Kadin Desak Pemerintah Turunkan Bunga dan Buka Pasar untuk Dongkrak Ekspor Furnitur-Elektronik

Pada Jumat pagi (19/12) lalu, sejumlah pengusaha dari Kadin Indonesia bertemu dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu digelar di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan Jakarta, tepat pukul sepuluh. Inti pembahasannya sederhana namun krusial: bagaimana caranya mendongkrak industri furnitur dan elektronik nasional lewat insentif, deregulasi, dan suntikan dana murah.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menjelaskan kenapa dua sektor itu yang jadi sorotan. "Kali ini kita fokus ke furnitur dan elektronik," ujarnya kepada para wartawan usai pertemuan. Menurutnya, ini permintaan langsung dari Rapimnas Kadin untuk membahas per sektor secara mendalam.

"Nah, yang menarik dari furniture dan juga elektronik itu, pangsanya besar sekali di luar negeri," tambah Anindya.

Dia lalu menjabarkan angka-angka yang bikin geleng-geleng. Peluang pasar furnitur global ternyata mencapai USD 300 miliar. Sayangnya, porsi Indonesia di kue raksasa itu masih sangat kecil, cuma sekitar USD 2,5 miliar. Padahal, pertumbuhan industrinya sendiri sebenarnya cukup sehat. Tapi ada masalah lain yang menggerus: surplus perdagangan justru menyempit karena impor ke dalam negeri makin menggila.

Maka, diskusi pun berpusat pada solusi. "Nah, jadi di sini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi apa atau insentif apa yang bisa dilakukan," jelas Anindya. Pembicaraan melebar dari soal bunga pinjaman yang diharapkan bisa lebih ringan, sampai ke upaya penguatan industrialisasi bahan baku lokal, seperti rotan.

Di sisi lain, ketergantungan ekspor furnitur ke Amerika Serikat juga jadi perhatian. Angkanya hampir mencapai 60 persen. Jelas, ini risiko besar. Strategi diversifikasi pasar pun dinilai mendesak agar posisi Indonesia lebih seimbang dan tidak menggantungkan nasib pada satu negara saja.

Sektor elektronik punya cerita yang agak berbeda. Anindya melihat ada titik terang: Indonesia mulai merambah rantai industri semikonduktor berkat hilirisasi mineral. Tapi jalan itu tidak mulus. "Cuma isunya salah satunya adalah insinyurnya, tenaganya," ucapnya. Soal ketersediaan SDM yang kompeten masih menjadi tantangan serius.

Suara serupa datang dari perwakilan industri. Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, secara blak-blakan menyampaikan kebutuhan paling mendesak dari industri mebel dan kerajinan. "Jadi kami... mengharap dukungan konkret dari pemerintah, salah satu yang paling signifikan adalah penurunan bunga," katanya.

Skema pembiayaan ekspor via LPEI dengan bunga sekitar 6 persen memang sudah ada. Namun, menurut Sobur, plafonnya masih terlalu kecil. "Saat ini baru 200 miliar, mungkin kita minta Rp 16 triliun untuk bisa mendorong pertumbuhan ke USD 6 miliar dari saat ini, itu yang paling konkret," tegasnya.

Dari sudut pandang ketenagakerjaan, Shinta Kamdani dari Apindo menambahkan catatan penting. Mengembangkan industri bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor bukan cuma butuh modal uang, tapi juga dukungan besar untuk pengembangan keahlian dan riset.

"Jadi mungkin dari aspek juga ketenagakerjaannya, karena kita melihat banyak industri seperti elektronik itu kita lagi masuk ke semikonduktor, itu kan membutuhkan jelas skill dan R&D yang luar biasa," kata Shinta.

Baginya, pemerintah harus hadir dengan insentif dan kebijakan pendukung. Jangan sampai beban pengembangan teknologi dan riset itu hanya ditanggung oleh pelaku usaha sendirian. Itu terlalu berat.