“Mohon kalau boleh arahan, sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali,” pinta Maruarar.
“Supaya ada dari Hukum bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan. Minggu ini sudah mulai membangun,” tegasnya. Koordinasi lintas kementerian ini dinilai krusial untuk menyelesaikan soal legalitas tanah dan dukungan infrastruktur.
Dana Mengalir dan Pasukan Terjun
Soal pendanaan, Prabowo memastikan anggaran untuk pemulihan sudah tersedia dalam APBN. Ia membela kebijakan efisiensi yang diambilnya, yang menurutnya justru memperkuat kemampuan fiskal negara saat merespons bencana seperti sekarang.
Tak hanya itu, dana juga langsung digelontorkan ke daerah. Tujuannya agar penanganan darurat bisa lebih cepat dan lincah. “Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati/wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar,” jelas Prabowo.
Dana tersebut, klaimnya, sudah diterima seluruh daerah hanya dalam waktu tiga hari setelah instruksi diberikan.
Di lapangan, skala operasi juga masif. Lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri dikerahkan. Dukungan logistik pun tak tanggung-tanggung: puluhan helikopter, belasan pesawat terbang setiap hari, ribuan alat berat, truk air bersih, hingga fasilitas sanitasi darurat disebar ke lokasi bencana.
Pemulihan infrastruktur seperti jembatan darurat dan pembukaan jalan terus dilakukan meski medan sulit. Memang, sebagian wilayah masih terisolasi. Tapi pemulihan, kata Prabowo, akan terus berjalan bertahap dengan mengutamakan keselamatan warga dan petugas di garis depan.
Artikel Terkait
BEI Perpanjang Penundaan Transaksi Short Selling hingga September 2026
Wall Street Menguat di Tengah Harapan Pembukaan Kembali Selat Hormuz
Program Mudik Gratis Pemerintah Berangkatkan 500 Pemudik dari Jakarta
BEI Tetapkan Libur Perdagangan 5 Hari Berturut-turut Maret 2026 untuk Nyepi dan Idulfitri