Panas Bumi Indonesia: Potensi Besar, Jalan Terjal Menuju Target 5,2 GW

JAKARTA – Industri panas bumi punya peran krusial. Bukan cuma untuk ketahanan energi, tapi juga menyokong ekonomi nasional. Kalau dikembangkan dengan serius, manfaatnya bisa dirasakan di berbagai lini, mulai dari fiskal hingga kondisi makro ekonomi secara lebih luas.

Di sisi lain, sektor ini juga jadi penopang utama buat mencapai target RUPTL 2025-2034. Dokumen itu menetapkan, lebih dari separuh penambahan kapasitas pembangkit nasional sampai 2034 nanti harus berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBET). Angkanya sekitar 51% sampai 61,3%. Nah, di dalamnya, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) ditargetkan menyumbang tambahan 5,2 GW.

Tapi, menurut sejumlah pengamat, jalan menuju target itu nggak bakal mulus.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyebut capaian kita masih jauh dari harapan. "Berdasarkan data, selama 2017-2023 kapasitas terpasang panas bumi hanya meningkat sekitar 789,21 MW," ungkapnya di Jakarta, Rabu lalu.

Bayangkan, sejak era 80-an sampai akhir tahun lalu, total kapasitas terpasang kita baru sekitar 2.597,51 MW. Itu artinya, baru sekitar 10,3% dari total potensi yang kita punya. Sangat kecil.

Komaidi membeberkan sederet tantangan yang bikin investor berpikir ulang. Risiko kegagalan eksplorasi, misalnya. Lalu ada masalah finansial karena struktur pasar dan waktu pengembangan yang nggak pasti. Belum lagi hambatan regulasi dan tata kelola seperti aturan PJBL, TKDN, perizinan yang berbelit, dan soal kepemilikan aset.

“Kemudian, ketidaksesuaian insentif pemerintah dengan kebutuhan pengembang,” tambahnya.

Faktor lain? Modal awalnya besar banget. Durasi pengembangannya lama. Plus, lokasi sumber daya panas bumi kebanyakan ada di daerah terpencil, yang otomatis menambah kompleksitas dan biaya.