Ranah Minang

Ranah Nan Rancak di Labuah

Alen Y. Sinaro

Ranah Minang selalu dipuji dalam pepatah. Dipeluk bukit, diselimuti hijau yang memanjakan mata. Tapi ternyata, di balik panorama yang sopan itu, tersimpan amarah yang sudah lama dipendam. Sawah teratur, lereng rapi. Semuanya tampak seperti janji yang ditepati. Namun, janji itu cuma untuk mata yang lewat cepat saja.

Cobalah masuk lebih ke dalam. Maka yang akan kau dengar bukan lagi desau angin, melainkan suara lain. Suara tanah yang terkelupas. Hulu sungai yang disayat-sayat. Akar pohon dicabut dari doa. Di sini, hijau bukan penjaga. Ia cuma tirai. Menutupi pekerjaan yang dikerjakan diam-diam di baliknya izin yang sudah diteken, peta yang dirapikan untuk kepentingan tertentu, dan kebisuan yang harganya murah sekali.

Lalu, hujan pun turun. Jangan salahkan hujan. Air cuma menjalankan tugasnya. Persoalannya, sungai yang kehilangan hutan tak lagi mengenal kata sabar. Ia membawa serta lumpur, batu, dan kayu. Menghantam rumah tanpa ampun. Menelan ladang. Bahkan menghapus alamat-alamat yang dulu dikenal.

Orang-orang ramai menyebutnya bencana alam. Padahal, ini lebih mirip jadwal yang sudah disusun lama. Sebuah konsekuensi yang sebenarnya bisa ditebak.

Setelah semuanya terjadi, barulah panggung dibuka. Kamera… action!

Para petinggi datang. Lengan baju digulung, tongkat pel di tangan, karung beras di pundak. Adegannya disusun rapi, persis seperti drama. Di tengah kerumunan, asap cerutu mahal kadang tercium aromanya asing, bertolak belakang dengan bau lumpur dan duka yang menyelimuti.

Mata para korban melihat semuanya. Mereka menyaksikan langsung empati yang sengaja difilmkan. Tanggung jawab yang tak pernah benar-benar disebut. Ditambah lagi dengan lakon para orang tua renta yang miskin namun sombong, lengkap sudah sinetron menyedihkan yang meracuni negeri ini.

Pertanyaannya, di mana izin-izin lama itu sekarang? Bagaimana dengan peta konsesi yang seenaknya memotong hulu? Kenapa bukit boleh runtuh bertahun-tahun, tapi rasa bersalah hanya muncul satu siang, itupun di depan kamera?

Karung beras dipanggul dengan bangga. Sementara itu, beban kebijakan yang seharusnya dipertanggungjawabkan justru ditinggalkan di luar bingkai.

Sebenarnya, Ranah Minang tidak butuh lakon-lakon seperti itu. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Jangan lagi menyebut ini murka alam. Apalagi menjadikan hujan sebagai kambing hitam. Sebut saja sebabnya dengan jelas: keputusan yang diambil jauh dari pinggir sungai, pembiaran yang dibiarkan mengeras jadi kelalaian, dan pujian pada hijau di tepi jalan yang cuma menenangkan nurani palsu.

Kalau kemarahan ini terdengar keras, itu karena tanahnya sendiri sudah lama berteriak tanpa ada yang mendengar. Kalau kata-katanya terasa tajam, ingatlah bahwa bukitnya telah disayat lebih dulu. Hijau yang masih tersisa tidak meminta sanjungan. Ia menuntut pertanggungjawaban. Sebelum nanti air datang kembali, membawa catatan kerusakan yang lebih panjang, dan tentu saja, lebih mahal harganya.

Negeri yang elok di pajangan, namun rapuh di lambung.