Pemprov DKI Beri Kebebasan Penuh SMAN 72 Tentukan Sistem Belajar Pasca Ledakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Gubernur Pramono Anung, memberikan kewenangan penuh kepada pihak SMAN 72 Jakarta untuk memutuskan model sistem pembelajaran yang akan diterapkan. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul insiden ledakan yang terjadi di sekolah tersebut pada hari Jumat, 7 November 2025.
“Proses belajar mengajar secara tatap muka sebenarnya sudah dapat dilaksanakan. Kami memberikan kebebasan sepenuhnya kepada sekolah untuk memutuskan,” ujar Pramono Anung dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Pernyataan ini disampaikan setelah kepolisian dinyatakan telah menyelesaikan proses pengambilan data dan barang bukti di lokasi kejadian. Dengan berakhirnya proses penyelidikan forensik, sekolah kini memiliki opsi untuk kembali mengadakan pembelajaran luring atau tetap melanjutkan dengan sistem daring.
Artikel Terkait
Aturan WFH ASN Berlaku, Kantor Imigrasi Tetap Buka Penuh
Survei BI: Keyakinan Konsumen Masih Optimis Meski IKK Maret 2026 Turun Tipis
SpaceX Catat Kerugian Rp85 Triliun di Tengah Persiapan IPO
Pemprov Kalteng Terapkan Sistem Kerja Fleksibel 4 Hari Kantor, 1 Hari WFH bagi ASN