Kemenkum HAM NTB Lantik Pejabat Baru untuk Perkuat Pelayanan Hukum
MATARAM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengukuhkan sejumlah pejabat baru dalam upaya meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum HAM NTB, I Gusti Putu Milawati, pada Rabu (5/11).
Pejabat yang Dilantik Kemenkum HAM NTB
Pelantikan ini mencakup tiga posisi strategis. Pejabat yang dilantik meliputi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah, Pejabat Fungsional (JF) Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, serta Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Mataram.
Peran Strategis PPNS dalam Penegakan Hukum
Dalam sambutannya, Kakanwil I Gusti Putu Milawati atau yang akrab disapa Mila, menekankan peran vital PPNS. "PPNS bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga ujung tombak dalam memastikan kebijakan daerah yang dibuat oleh bupati dapat berjalan dengan tertib, berkeadilan, dan berintegritas," tegasnya. Ia berharap para PPNS dapat memperkuat pemahaman hukum, meningkatkan profesionalitas, dan mempererat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya.
Artikel Terkait
Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa Diluncurkan di Lombok Tengah
Target 900 Ribu Mobil 2025 Masih Bisa Tercapai, Ini Kunci Menurut Gaikindo
Jadwal & Harga Tiket Bus Bali - Jawa 2024: Terminal Mengwi ke Jakarta, Bandung, Jogja
Operasi Modifikasi Cuaca DKI 2025: Antisipasi Banjir Jakarta dengan Teknologi