Sebagai langkah konkret penerapan politik akuntabel, Angela meluncurkan laporan publik kinerja anggota DPRD Partai Perindo di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat dan pondasi untuk menegakkan kepercayaan publik terhadap dunia politik.
"Untuk pertama kalinya, Perindo meluncurkan laporan publik kinerja DPRD Perindo di seluruh Indonesia. Apa yang sudah dicapai kita sampaikan, apa yang perlu diperbaiki kita akui dan kita perbaiki," jelas Angela.
Komitmen terhadap transparansi ini menjadi bagian dari empat agenda besar Rakernas 2025 Partai Perindo. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Persatuan Partai (MPP) Perindo, Hary Tanoesoedibjo, memperkuat arah tersebut dengan mengingatkan kembali tujuan utama berdirinya Partai Perindo.
"Partai politik didirikan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri kita," tegas Hary. Dia menambahkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam mencetak pemimpin yang mampu menjalankan kebijakan tepat sasaran.
Hary menjelaskan, "Jika dijalankan dengan benar, dengan motivasi melayani masyarakat, kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang mampu memberikan kebijakan berkualitas sehingga membuat masyarakat naik kelas."
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Nikita Mirzani Ajukan Banding atas Vonis Kasus Reza Gladys, Ini Alasan Kuat dari Kuasa Hukum
Prabowo Minta Perpanjangan Kereta Cepat Whoosh ke Banyuwangi, Janji Tanggung Jawab Utang
Kecelakaan Maut Tol Cikampek KM 68 Tewaskan Sopir, Diduga Akibat Mengantuk
China Batalkan Pembelian Minyak Rusia: Dampak Sanksi AS dan Penurunan Impor 400 Ribu Barel