Pemprov Kalsel dan DPRD Perkuat Tata Kelola Bersih dengan Pelatihan Integritas KPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini diwujudkan melalui Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencegah praktik korupsi di daerah.

"Acara ini perlu dimaknai sebagai komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Integritas adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan," tegas Muhidin.

Strategi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kalsel

Pemprov Kalsel terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi anggaran. Hal ini diimplementasikan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel dengan penerapan e-government serta reformasi birokrasi.

"Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus dimulai dari pembinaan sistem dan penguatan nilai-nilai integritas di seluruh jenjang birokrasi," jelas Gubernur Muhidin.