Konsumsi BBM Subsidi Turun, Menkeu Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons laporan penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, terutama Pertalite. Penurunan ini disebabkan oleh peralihan masyarakat ke BBM non-subsidi.

Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menunggu data resmi tagihan dari PT Pertamina (Persero) untuk pembayaran kompensasi penjualan BBM subsidi. Nilai tagihan kompensasi tersebut diprediksi akan turun seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat.

"Kita lihat tagihan dari Pertamina seperti apa. Untuk triwulan sekarang kan nanti dia kirim ke saya akhir tahun atau awal tahun depan, baru kita asesmen. Baru kita bayar setelah asesmen itu," ucap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Purbaya memastikan pemerintah akan membayar tepat waktu setelah menerima dan mengases tagihan kompensasi BBM subsidi dari Pertamina. "Jadi, kalau Pertamina sudah mengeluarkan biaya, pasti kita bayar. Jangan anda anggap pemerintah tukang ngemplang," tuturnya.

Data Penurunan Konsumsi BBM Subsidi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengonfirmasi bahwa penjualan BBM RON 90 atau Pertalite memang mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Data rinci menunjukkan, rata-rata penjualan harian Pertalite pada 2024 sebesar 81.106 kiloliter (KL). Angka ini turun 5,10 persen menjadi 76.970 KL per hari hingga Juli 2025.

Tren Peningkatan Konsumsi BBM Non-Subsidi

Di sisi lain, konsumsi BBM non-subsidi yang mencakup RON 92, RON 95, dan RON 98 justru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Penjualan harian BBM non-subsidi naik dari 19.061 KL per hari pada 2024 menjadi 22.723 KL per hari pada 2025 (hingga Juli). Angka ini merepresentasikan kenaikan sebesar 19,21 persen.

Laode menjelaskan, "Pada tahun 2025 ini terjadi hal yang tidak biasa. Sejak Juli - Agustus kemarin, terjadi shifting atau perubahan pola konsumsi. Konsumen yang tadinya menggunakan RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih ke RON yang lebih tinggi."

Fenomena peralihan konsumsi BBM dari subsidi ke non-subsidi ini menjadi perkembangan penting yang akan memengaruhi besaran kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina.