"Masyarakat bisa unduh semua dokumen yang bersangkutan upload tersebut. Dokumen-dokumen rahasia semua dibocorkan secara sengaja. Semua bencana siber sejak dua tahun ini bisa jadi bermula dari dokumen bocor ini. Bayangkan jika ditarik mundur ke 2022, ada berapa banyak kebocoran data yang terjadi?" kata Anthony.
Anthony meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar segera melakukan audit terhadap Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengatasi dan mencegah kebocoran data lebih lanjut. "Masyarakat menunggu langkah tegas dari pihak berwenang dalam menangani dan menyelesaikan kasus ini," ujarnya.
Sumber: wartaekonomi
Artikel Terkait
BP BUMN Dukung Transformasi Peruri, Tata Kelola Jadi Fondasi Utama
Kesepakatan Dagang Indonesia-AS Diambang Batal, AS Tuding Jakarta Ingkar Janji
Setelah 15 Tahun, Kitchenette Resmi Kantongi Sertifikasi Halal
Bikin SIM di Jepang: Biaya 30 Juta dan Aturan Ketat yang Bikin Merinding