Pengamat Peringatkan Risiko Proyek MRO Hercules AS di Indonesia: Bandara Kertajati Bisa Berubah Jadi Pangkalan Militer

Rencana Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) pesawat angkut militer C-130 Hercules di kawasan Asia mendapat sorotan tajam dari pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas. Ia menilai pemerintah Indonesia perlu menyikapi tawaran tersebut dengan penuh kehati-hatian karena berpotensi memicu persoalan kompleks, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.

Menurut Anwar Abbas yang akrab disapa Buya Anwar, rencana ini jelas akan menimbulkan banyak masalah. Di dalam negeri, ia memprediksi akan muncul resistensi dari berbagai pihak yang mempersoalkan proyek tersebut. Sebab, jika ditilik dari perspektif konstitusi, kehadiran proyek MRO itu dinilai bersinggungan dengan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Di samping itu, melihat sikap dan perilaku politik AS selama ini, maka tidak mustahil proyek ini dengan bermodalkan wewenang dan legalitas yang ada, lewat kekuatan ekonomi dan politik serta militer yang mereka miliki, bandara Kertajati bisa bertransformasi menjadi pangkalan militer," kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2026).

Ia menambahkan, apabila transformasi itu benar-benar terjadi, Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat sulit untuk menghentikannya. Berbagai risiko dan konsekuensi akan membentang di depan, terlebih jika AS telah berhasil menempatkan orang-orangnya di berbagai tempat dan posisi penting di negeri ini.

Sementara itu, dari sisi pergaulan internasional, Buya Anwar menilai Indonesia akan menghadapi masalah yang tak kalah serius. Citra dan jati diri Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi politik luar negeri bebas aktif dikhawatirkan akan rusak. Akibatnya, Indonesia tidak lagi dipercaya sebagai penengah dalam berbagai konflik karena dianggap telah menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat.

"Yang lebih parah lagi, jika terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan negara-negara tertentu, maka tidak mustahil Indonesia akan menjadi target potensial bagi musuh-musuh negara Paman Sam tersebut. Negeri ini tidak lagi aman karena sudah terseret dan diseret oleh AS ke dalam kancah peperangan yang ada," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Buya Anwar kemudian menarik kesimpulan bahwa meskipun proyek ini secara ekonomi dan teknologi akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, namun jika ditimbang antara maslahat dan mafsadatnya, maka mafsadatnya jelas jauh lebih besar. Ia menekankan bahwa risiko yang mengintai jauh lebih berat dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Kabar mengenai rencana pemusatan MRO pesawat C-130 Hercules di Indonesia pertama kali mencuat dari pernyataan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri rapat dengan Komisi I DPR pada Selasa (19/5/2026). Dalam kesempatan itu, Sjafrie mengungkapkan sejumlah isu yang menjadi pembahasan ketika bertemu Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, April 2026.

Sjafrie menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Hegseth melayangkan tawaran kepada pemerintah Indonesia terkait pemusatan program pemeliharaan hingga perbaikan pesawat C-130 Hercules di seluruh Asia. Nantinya, MRO seluruh pesawat angkut andalan Angkatan Udara AS (USAF) itu akan dipusatkan di Indonesia.

Setelah menerima tawaran tersebut, Sjafrie melaporkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo kemudian menyetujui tawaran Amerika Serikat dan menyatakan kesiapan untuk menyediakan Bandara Kertajati sebagai pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules.