Trump Perintahkan Negosiator AS Tak Terburu-Buru Capai Kesepakatan dengan Iran

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara tegas memerintahkan para negosiator negaranya untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran, meskipun sebelumnya ia menyebut perjanjian antara kedua negara sudah hampir rampung. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika negosiasi yang rumit dan perpecahan politik di dalam negeri AS.

Menurut laporan yang diterbitkan pada Senin, 25 Mei 2026, pokok pembahasan kesepakatan tersebut mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta rencana negosiasi lanjutan yang berfokus pada program nuklir Iran. Dalam unggahan di media sosial, Trump menilai pembicaraan berlangsung “konstruktif,” tetapi menekankan bahwa kedua pihak perlu meluangkan waktu demi mencapai hasil yang tepat.

Hanya sehari sebelumnya, Trump sempat menyatakan bahwa kesepakatan tersebut “sebagian besar telah dinegosiasikan,” yang memicu spekulasi luas bahwa pengumuman resmi akan segera dilakukan. Sinyal serupa juga datang dari pihak Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menggambarkan posisi kedua negara dengan pernyataan yang paradoks: mereka berada “sangat dekat sekaligus sangat jauh” dari tercapainya kesepakatan.

Media AS melaporkan bahwa kesepakatan yang tengah dirumuskan belum bersifat final. Sejumlah isu sensitif masih harus dibahas lebih lanjut, termasuk tuntutan Iran untuk pencabutan sanksi, pembebasan dana Iran yang dibekukan, serta desakan Washington agar Teheran membatasi ambisi nuklirnya.

Di sisi lain, rencana kesepakatan ini justru memicu perpecahan di internal Partai Republik. Senator Ted Cruz dengan keras menentangnya, menyebut kesepakatan tersebut sebagai “kesalahan besar yang menghancurkan.” Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, juga mengkritik rencana gencatan senjata 60 hari yang dinilainya akan menyia-nyiakan hasil dari operasi militer “Operation Epic Fury.” Namun, tidak semua suara di partai itu sepakat. Anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Mike Lawler, justru menilai pemerintahan Trump berhasil memaksa Iran masuk ke dalam “negosiasi sungguhan.”

Latar belakang konflik ini bermula dari serangan besar-besaran yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel dan negara-negara Teluk yang menjadi sekutu AS, serta menutup Selat Hormuz jalur vital yang mengangkut sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas alam cair dunia. Setelah gencatan senjata tercapai pada awal April, AS memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Trump menegaskan bahwa blokade itu akan tetap berlaku penuh hingga kesepakatan ditandatangani.

Dalam unggahannya pada Minggu, Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Teheran, sebaliknya, berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya hanya bertujuan damai. Sejumlah laporan media AS menyebutkan bahwa kesepakatan yang tengah dirundingkan dapat mencakup penyerahan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik Iran. Negara itu diperkirakan memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen hanya selangkah lagi dari tingkat 90 persen yang diperlukan untuk membuat bom nuklir.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan negaranya siap “meyakinkan dunia bahwa kami tidak mengejar senjata nuklir.” Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengakui bahwa kemajuan dalam negosiasi bersifat “signifikan” meskipun belum final. Ia juga mengisyaratkan bahwa perkembangan dalam 48 jam terakhir dapat membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya.

Baghaei, pada Sabtu, mengatakan Iran tengah menyelesaikan sebuah “memorandum of understanding” yang akan membuka jalan bagi pembicaraan tambahan menuju kesepakatan final. Trump juga menyebut istilah yang sama dalam unggahannya di Truth Social. Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, yang bertindak sebagai mediator, menilai perkembangan terbaru memberi “alasan untuk optimistis” bahwa hasil positif sudah berada dalam jangkauan.