Aksi Kamisan Peringati 28 Tahun Reformasi Sorot Pelanggaran HAM di Papua hingga Gaza

Aksi Kamisan yang bertepatan dengan peringatan 28 tahun Reformasi kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Dalam momentum tersebut, massa aksi menyuarakan sejumlah isu hak asasi manusia (HAM), mulai dari dugaan pelanggaran HAM di Papua hingga krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Para peserta menilai bahwa perjuangan Reformasi belum sepenuhnya tuntas selama pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai bidang.

Aktivis HAM Maria Sumarsih menyampaikan bahwa cita-cita Reformasi dan demokrasi harus terus diperjuangkan agar masyarakat dapat hidup adil, makmur, dan sejahtera. Menurutnya, tanpa keseriusan pemerintah dalam melaksanakan enam agenda reformasi, target Indonesia Emas pada 2045 sulit untuk diwujudkan.

“Reformasi dan demokrasi harus terus diperjuangkan agar cita-cita rakyat hidup adil, makmur, dan sejahtera ini benar-benar bisa terwujud. Sepanjang pemerintah tidak mau melaksanakan enam agenda reformasi, jangan harap Indonesia Emas di tahun 2045 bisa terwujud,” ujar Maria Sumarsih.

Ia juga menyoroti masih adanya impunitas terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk tragedi 1998. Menurutnya, kasus-kasus tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, sementara kekerasan terus terjadi dan seringkali melibatkan aparat negara.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM berat dibiarkan saja. Kekerasan terus terjadi dan bahkan yang melakukan adalah aparat, entah TNI, entah Polri,” katanya.

Di sisi lain, Sumarsih juga menyoroti masuknya aparat militer ke ranah sipil. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu semangat Reformasi yang mengedepankan supremasi sipil.

“Seharusnya TNI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan negara, bukan menangani masalah yang seharusnya ditangani ASN,” ucapnya.

Sementara itu, Advokasi GPCI Arif Rahmadi turut menyoroti situasi HAM di Papua. Dalam aksi yang sama, ia menyebut bahwa masyarakat Papua menghadapi berbagai persoalan, termasuk dugaan perampasan lahan dan meningkatnya angka kemiskinan. Ia menekankan bahwa kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar hak-hak dasar warga Papua dapat terpenuhi.