Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp268 Triliun Demi Efisiensi

- Selasa, 19 Mei 2026 | 21:20 WIB
Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp268 Triliun Demi Efisiensi

Pemerintah memutuskan untuk melakukan penghematan terukur pada alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja agar lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi ini merupakan respons atas berbagai evaluasi yang masuk, baik dari publik maupun para pengamat ekonomi.

Pagu anggaran program unggulan tersebut untuk sementara waktu disesuaikan menjadi Rp268 triliun. Angka ini mengalami pemangkasan dari target awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG tercatat telah mencapai Rp75 triliun, atau setara dengan 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran keseluruhan.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA pada Selasa, 19 Mei 2026.

Menteri Keuangan menambahkan bahwa nominal penyesuaian tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring proses kalkulasi yang terus berjalan. "Rp268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," ujarnya merujuk pada transkrip evaluasi anggaran.

Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa langkah efisiensi ini menjadi jawaban konkret pemerintah atas berbagai masukan yang selama ini diterima. Ia memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap ruang perbaikan mutu program tersebut. "Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan," kata dia.

Kendati kebijakan pemangkasan anggaran lanjutan masih terus dikaji, Kementerian Keuangan menjamin bahwa proses rasionalisasi biaya ini tidak akan mengorbankan kualitas konsumsi nutrisi maupun memotong target jumlah anak sekolah yang berhak menerima manfaat. Fokus utama reformasi ini murni menyasar pada kebocoran operasional dan optimalisasi manajemen distribusi.

"Pak Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," kata Purbaya menegaskan.

Editor: Melati Kusuma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar