PTPP Kantongi Kontrak Baru Rp24,95 Triliun Sepanjang 2025, RUPST Sahkan Susunan Pengurus Baru

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2025 di Kantor Pusat PTPP, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah perubahan susunan pengurus perusahaan konstruksi dan investasi nasional yang berada di bawah naungan Danantara Indonesia itu.

Perusahaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta kontribusi jajaran pengurus sebelumnya dalam mendukung transformasi dan pengembangan bisnis selama masa jabatan. Sementara itu, Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengungkapkan bahwa sepanjang Tahun Buku 2025, perseroan berhasil mencatatkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp24,95 triliun.

"Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru Perseroan terdiri atas 45 persen proyek pemerintah, 35 persen proyek BUMN, dan 20 persen proyek swasta," ujar Joko Raharjo.

Dari sisi segmentasi usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung yang mencapai 35 persen. Disusul oleh jalan dan jembatan sebesar 16 persen, pertambangan 12 persen, power plant 11 persen, pelabuhan 10 persen, irigasi 6 persen, bendungan 4 persen, minyak dan gas 3 persen, industri 2 persen, serta bandara 1 persen. Sejumlah proyek dengan kontribusi terbesar terhadap perolehan kontrak baru PTPP antara lain PLTGU Batam, New Priok East Access Phase II, Itacha 2–Provision of Procurement & Construction for Haul Road, Tol Kataraja Phase 2, Fuel Pipeline Cikampek–Plumpang, Gedung DPD IKN, serta Proyek Konstruksi Bendungan Karian–Serpong Water Conveyance System (KSCS) Paket 1.

Perwakilan BP BUMN dalam RUPS Tahunan juga menyampaikan apresiasi atas kinerja perseroan sepanjang Tahun Buku 2025. Keberhasilan PTPP dalam menjaga arus kas operasi (operating cash flow) tetap positif serta menurunkan liabilitas secara berkelanjutan menjadi sorotan utama. Pencapaian tersebut dinilai mencerminkan efektivitas strategi penguatan fundamental bisnis dan implementasi manajemen keuangan yang prudent di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

Di sisi lain, perseroan terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berdasarkan hasil asesmen ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), PTPP berhasil memperoleh skor akhir sebesar 101,69 poin dan masuk dalam predikat “Leadership in Corporate Governance” atau Level 5 (di atas 100 poin).

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham PTPP juga menyetujui pengalihan saham Seri B sebanyak 31.619.477 lembar dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN. Saham Seri B itu selanjutnya akan diubah menjadi Saham Seri A Dwiwarna dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN. Aturan tersebut mengatur bahwa Negara Republik Indonesia memiliki satu persen saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN.

Hingga April 2026, PTPP berhasil membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp6,88 triliun. Perolehan tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana pemerintah sebesar 82 persen, diikuti proyek BUMN sebesar 10 persen, serta proyek swasta sebesar delapan persen.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi PTPP hasil RUPST. Untuk Dewan Komisaris, posisi Komisaris Utama atau Komisaris Independen dijabat oleh Dhony Rahajoe, dengan anggota Setya Nugraha, Aisyah Zakiyyah, Giri Suprapdiono, serta Komisaris Independen Tjia Marwan dan Ain Rika Armina. Sementara itu, jajaran Direksi dipimpin oleh Direktur Utama Novel Arsyad, didampingi Direktur Keuangan Faizal Rahmad, Direktur Manajemen Risiko dan Legal Tommy Wiranata A, Direktur Strategi Korporasi dan HCM I Gede Upeksa Negara, Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Yul Ari Pramuraharjo, serta Direktur Operasi Bidang Gedung Yuyus Juarsa.