Menkeu: Intervensi Pasar SBN Dimulai Pekan Lalu, Rp2 Triliun per Hari untuk Redam Gejolak Rupiah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa otoritas fiskal telah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bagian dari upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Langkah yang ditempuh adalah dengan membeli kembali surat utang pemerintah yang telah dilepas oleh investor.

Penjelasan tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026). Ia menegaskan bahwa mekanisme ini berbeda dengan skema bond stabilization framework (BSF) yang biasanya disiapkan otoritas fiskal pada masa krisis. Intervensi ini, menurut dia, sudah mulai dilakukan sejak Rabu (13/5/2026) pekan lalu.

Purbaya mengklaim langkah tersebut efektif mendorong kembali aliran modal asing masuk ke pasar SBN, seperti yang terlihat pada hari ini melalui lelang SBSN atau sukuk. Harapannya, kebijakan ini mampu memulihkan kepercayaan investor terhadap surat utang pemerintah.

"Memang kami masuk seperti itu, kalau ada yang jual kami beli. Ada yang jual kami beli," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Menurut Purbaya, intervensi ini juga berkontribusi menurunkan tingkat imbal hasil (yield) SBN yang sebelumnya mengalami kenaikan. Ia menyebutkan bahwa saat ini yield SBN pemerintah tenor 10 tahun turun sebesar 4 basis poin, sementara tenor 5 tahun turun 10 basis poin.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku telah memerintahkan dua unit di bawah Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), untuk mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun setiap harinya guna membeli kembali surat utang pemerintah.

Namun, ia mengklaim bahwa tidak banyak investor yang benar-benar menjual SBN milik mereka. "Saya minta mereka masuk setiap hari Rp2 triliun. Kalau ada [yang jual], ternyata yang jual sedikit, banyak yang nahan juga tuh," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa aksi pembelian kembali SBN ini bukanlah skema beli-putus. Ia menjelaskan bahwa surat utang yang dibeli kembali tidak akan dipegang secara terus-menerus oleh pemerintah.

Meski demikian, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini tidak merinci lebih lanjut sumber dana yang digunakan untuk intervensi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa pemerintah memiliki kecukupan dana, salah satunya dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai Rp435 triliun.

"SAL kami Rp435 triliun. Jadi nafas saya panjang," pungkasnya.