Pemerintah Kabupaten Bogor meminta warga yang terdampak penutupan tambang di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk bersabar menanti realisasi kompensasi. Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, menegaskan bahwa kewenangan pemberian kompensasi sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Terkait kompensasi sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur mengira jumlahnya itu terdampak tambang itu 3.000. Sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi," ujar Ade di sela-sela kegiatannya, Kamis (14/5/2026). Namun, angka yang semula diperkirakan tiga ribu orang itu ternyata membengkak drastis. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah warga terdampak terus bertambah dari enam ribu, sembilan ribu, hingga mencapai delapan belas ribu orang. Kondisi inilah yang menurut Ade menjadi kendala dalam proses pencairan kompensasi. "Ternyata dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000, dan itu bukan kewenangan kami. Kami hanya menyampaikan aspirasi berbentuk surat maupun secara audiensi kepada Pak Gubernur. Inilah fakta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat," ungkapnya. Ade menekankan bahwa tidak ada pihak yang salah dalam persoalan ini. Semua elemen, menurutnya, tengah berupaya mencari solusi terbaik. Ia pun meminta masyarakat untuk tetap tenang. "Jadi semuanya tidak ada yang salah, semuanya sedang berupaya. Tapi kesimpulannya adalah saya minta sabar dulu. Pak Gubernur, Pak Bupati tentu punya konsep yang terbaik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk kepentingan Kabupaten Bogor," tambahnya. Di sisi lain, Ade menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Bogor yang tengah berjalan. Menurutnya, pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan membutuhkan pasokan material yang memadai. "Kedua, kesehatan. Kalau memperbaiki seluruh infrastruktur kesehatan juga perlu material. Yang selanjutnya pendidikan. Anak-anak kita harus sekolah, kan gitu. Ini juga perbaikan seluruh sekolah memerlukan juga material. Pembangunan MBG memerlukan material. Pembangunan koperasi Merah Putih membutuhkan material," tutur Ade. Ia menambahkan, kebijakan evaluasi dan pembenahan sektor pertambangan saat ini sudah tepat karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kegiatan tambang berjalan sesuai aturan dan kebutuhan daerah. "Termasuk kebutuhan pembangunan strategis nasional, PSN (program strategis nasional), juga membutuhkan material. Kita ada Bendungan Cibeet, belum pembangunan tol, nanti BSD-Bogor juga mau dilaksanakan pembangunan. Kan semuanya juga membutuhkan material, kan seperti itu," jelas Ade. Ade memperingatkan bahwa jika material harus didatangkan dari luar Bogor, biayanya akan jauh lebih tinggi. Ia mencontohkan, harga material dari luar bisa mencapai Rp525 ribu hingga Rp550 ribu per meter kubik setelah sampai di Bogor, sementara harga standar yang dianggarkan dalam APBD hanya Rp350 ribu per meter kubik. "Contoh harga satuan misalnya kita untuk material Rp 350 ribu perkubik, kalau beli dari luar bisa sampai Bogor itu mencapai Rp 525 sampai 550 ribu, sehingga bagi pelaksana pekerjaan itu akan rugi," pungkasnya.