Prabowo Terima Laporan Cak Imin soal Strategi Perkuat UMKM dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi Cak Imin sapaan akrab Muhaimin untuk memaparkan sejumlah agenda strategis pemerintah yang berfokus pada penguatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam laporannya, Cak Imin menyoroti tiga pilar utama yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Ketiga sektor ini dinilai menjadi kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Cak Imin dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong seluruh jajaran kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemanfaatan aset dan ruang yang selama ini belum optimal digunakan, seperti untuk tempat pemasaran, display produk, hingga penyelenggaraan festival UMKM.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita,” kata dia.

Cak Imin juga menekankan pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah, menurutnya, akan terus menggerakkan kredit yang dipermudah, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong ekspansi sektor UMKM.

Sementara itu, dalam bidang perlindungan sosial, Cak Imin melaporkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai angka Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional.

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” ujar dia.

Untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan akurat, pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Cak Imin menegaskan bahwa Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk konsisten berpijak pada data tunggal tersebut dalam menyalurkan program-program pemerintah.

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Cak Imin.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai daerah prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah ini diambil untuk mendukung target ambisius pemerintah, yakni menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.

“Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” tutup Cak Imin.