Myanmar Protes Dikecualikan Lagi dari KTT ASEAN, Junta Klaim Ada Kemajuan

- Senin, 11 Mei 2026 | 14:30 WIB
Myanmar Protes Dikecualikan Lagi dari KTT ASEAN, Junta Klaim Ada Kemajuan

Pemerintah Myanmar melontarkan protes keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai perlakuan diskriminatif dan pengucilan dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Keluhan ini muncul menyusul penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu, di mana kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar kembali tidak diikutsertakan dalam forum bergengsi tersebut.

Sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada tahun 2021 dan menahan tokoh demokrasi tersebut, ASEAN secara konsisten mengecualikan Myanmar dari berbagai pertemuan tingkat tinggi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tekanan atas kudeta yang kemudian memicu perang saudara berkepanjangan di negara itu.

Setelah lima tahun memerintah, junta Myanmar menggelar pemilu yang sangat terbatas pada bulan lalu. Proses demokrasi itu secara sengaja mengecualikan partai milik Suu Kyi. Pemilu tersebut kemudian berujung pada pengambilalihan kekuasaan oleh pemimpin junta, Min Aung Hlaing, yang resmi menjabat sebagai presiden sipil setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai panglima tertinggi militer.

Pada KTT ASEAN yang berlangsung di Filipina pekan lalu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai bahwa tidak ada kemajuan berarti yang dicapai Myanmar dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan di dalam negerinya.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Myanmar justru mengklaim sebaliknya. Dalam sebuah pernyataan resmi, mereka menyebut bahwa perkembangan positif di Myanmar telah diakui oleh sebagian besar negara anggota ASEAN.

“Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Myanmar belum layak duduk di meja konferensi. Alasannya, kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terus berlangsung hingga saat ini.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar