Kementerian Sosial mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial dengan menggandeng Dewan Ekonomi Nasional sebagai mitra strategis. Langkah ini diambil untuk memastikan bansos tepat sasaran dan sesuai harapan Presiden.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa digitalisasi bansos merupakan jawaban atas kebutuhan akurasi data penerima manfaat. “Insya Allah dengan digitalisasi bansos, sebagaimana harapan Presiden, bansos kita akan tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak,” ujarnya pada Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, esensi dari transformasi digital terletak pada kejujuran dan keterbukaan data. Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi fondasi utama agar bantuan sosial tidak lagi salah sasaran. “Inilah saya kira hal yang paling penting, di mana semua dimulai dari kejujuran dan keterbukaan data,” katanya.
Digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap data kemiskinan yang lebih akurat segera terwujud. Proses digitalisasi yang dimotori oleh Dewan Ekonomi Nasional pun diyakini mampu mempercepat pencapaian target tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pengembangan sistem digitalisasi bansos didukung oleh teknologi kecerdasan buatan. Ia menyebut perangkat lunak yang digunakan merupakan karya anak bangsa. “Kita di-support dengan AI. Dan software-nya itu dibuat oleh putra-putri Indonesia. Saya bentuk tim kecil untuk membuat itu dan ternyata bisa,” jelas Luhut.
Hingga saat ini, penerapan digitalisasi bansos telah berjalan di 42 kabupaten di Indonesia. Dewan Ekonomi Nasional terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan selama proses implementasi. Langkah ini diambil agar sistem yang dibangun semakin matang dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Artikel Terkait
LBH Hidayatullah Laporkan Ade Armando ke Polisi karena Dinilai Framing Ceramah Jusuf Kalla
BI Salurkan Insentif Likuiditas Rp427,9 Triliun ke Sektor Prioritas hingga Awal April 2026
Kemenkeu Bebaskan Pajak Merger dan Akuisisi BUMN hingga 2029
Dua WNI Singapura Diduga Terpapar Hantavirus Andes Usai Naik Kapal Pesiar, Jalani Isolasi di NCID