AHY: Penyalahgunaan Lahan dan Sampah Jadi Pemicu Utama Banjir Jabodetabek

Penyalahgunaan lahan dan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama yang memicu banjir di wilayah perkotaan, khususnya di kawasan Jabodetabek. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat melakukan kunjungan ke Inlet Sodetan Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (7/5/2026). Menurutnya, banyak daerah resapan air yang kehilangan fungsinya akibat tata ruang wilayah yang tidak dipatuhi dengan baik.

"Penyalahgunaan lahan, rencana tata ruang wilayah yang tidak dipedomani dengan baik, inilah yang mengakibatkan daerah resapan air menjadi berkurang drastis. Ketika terjadi cuaca atau hujan ekstrem, air pun luber, menggenang, dan akhirnya menimbulkan banjir yang menjadi bencana bagi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai," ungkap AHY.

Ia menjelaskan bahwa persoalan banjir harus ditangani secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Selain ancaman kiriman air dari wilayah atas, kawasan pesisir juga menghadapi tekanan akibat kenaikan permukaan air laut yang dipicu oleh pemanasan global. "Sering kali masyarakat di sekitar Jabodetabek mendapatkan dua tekanan, dari apa yang terjadi di hulu maupun di hilir. Inilah yang beberapa waktu lalu kami bahas, termasuk bagaimana membangun perlindungan pantai di Pantura," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai solusi infrastruktur. AHY menyebut pembangunan bendungan, termasuk bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi, serta normalisasi sungai sebagai langkah penting dalam pengendalian banjir. Menurutnya, kapasitas sungai juga perlu ditingkatkan agar mampu menampung debit air yang lebih besar. Saat ini, kapasitas aliran yang ada dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.

"Kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi, jangan sampai terjadi pendangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak 570 meter kubik per detik, dari kondisi eksisting hari ini yang hanya sekitar 200 meter kubik per detik. Ini perlu penanganan infrastruktur," sebutnya.

Sementara itu, AHY menambahkan bahwa penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran publik untuk menjaga kebersihan sungai. "Pada akhirnya, seberapa pun pemerintah hadir dengan infrastruktur, tidak mungkin ini bisa langgeng atau berkelanjutan jika belum terbangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di kali dan sungai," ucap AHY.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi dan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah demi mencegah masalah banjir terus berulang. "Karena kalau dibiarkan, ada yang membuang sampah dibiarkan, hari ini hanya satu bongkah, lama-lama menggunung. Perlu upaya luar biasa untuk bisa mengembalikan ke kondisi awal," tegasnya.