Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mempercepat proses pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Langkah ini ditempuh untuk memetakan kondisi riil di wilayah perbatasan sekaligus merumuskan rekomendasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pengukuran IPKP menjadi fondasi dalam menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, Tou Lumbis menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari rumput laut, kelapa sawit, batu mulia jenis blue safir, hingga ubi kayu. Namun, sayangnya, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah yang optimal karena sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Menurut Edfrie, pengembangan hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat di perbatasan. BNPP RI pun mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah, seperti rumput laut olahan dan tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu.
“Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” sambungnya.
Sementara itu, BNPP RI juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk asal Sabah, Malaysia, terutama untuk kebutuhan pokok. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya peredaran barang ilegal yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Di sisi lain, persoalan keamanan juga menjadi perhatian. BNPP RI mencatat masih maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi atau ‘jalan tikus’. Keterbatasan sarana pengawasan, seperti belum tersedianya kapal patroli dan fasilitas keimigrasian yang memadai, menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian wilayah perbatasan.
“Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal,” tegas Edfrie.
Tak hanya itu, layanan dasar di Tou Lumbis dinilai masih terbatas. Akses kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan dan dermaga belum memadai. Wilayah ini juga disebut rawan banjir dan longsor, sehingga membutuhkan perhatian khusus, termasuk rencana relokasi di kawasan berisiko tinggi.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI menyiapkan sejumlah langkah strategis. Mulai dari pelatihan dan sertifikasi pengolahan rumput laut, pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan program CSR, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan tenaga kesehatan di kawasan PLBN, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan kuota khusus.
BNPP RI juga akan mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan. Koordinasi lintas sektor pun akan diperkuat untuk memastikan sinkronisasi program berjalan efektif.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut baik pelaksanaan pengukuran IPKP yang dilakukan langsung oleh tim BNPP RI di lapangan.
“Tou Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan,” katanya.
Melalui percepatan pengukuran IPKP ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang aman, maju, dan berdaya saing. Upaya ini sekaligus memastikan potensi Tou Lumbis dapat berkembang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Artikel Terkait
Tim BPTD dan Dishub Turun ke Lokasi Kecelakaan Maut Bus ALS di Muratara, Izin Angkutan Ternyata Sudah Kedaluwarsa
Prabowo Tiba di KTT ASEAN ke-48 di Filipina, Gunakan Mobil Maung Garuda sebagai Simbol Diplomasi Industri Nasional
Psikolog TNI Sebut Empat Terdakwa Penyerangan Air Keras ke Aktivis KontraS Masih Layak Jadi Prajurit
Kapolri: Penguatan Kompolnas Bisa Diakomodasi dalam Revisi UU Kepolisian