Kemensos Percepat Digitalisasi Bansos, Bentuk Tim Lintas Sektor demi Tepat Sasaran

Kementerian Sosial RI lagi ngebut soal digitalisasi bansos. Mereka sekarang fokus banget buat ngehubungin data dari berbagai sektor. Katanya sih, ini biar bantuan sosial nggak salah sasaran lagi.

Baru-baru ini, ada rapat gede yang membahas soal penguatan data lintas sektor. Namanya panjang: Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos. Hadir banyak kementerian dan lembaga. Ini bagian dari uji coba, atau yang mereka sebut piloting.

Sekjen Kemensos, Robben Rico, bilang digitalisasi itu langkah krusial. Menurut dia, selama ini masalah terbesarnya ya data. “Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026). Waktu itu rapatnya di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Nah, biar prosesnya nggak molor, Kemensos punya ide. Mereka ngusulin pembentukan tim kerja lintas sektor. Tim ini bakal kerja bareng setiap hari, di satu tempat yang sama. Gini caranya biar integrasi data cepet kelar dan pelaksanaannya efektif.

“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” tegas Robben.

Dia nambahin lagi, “Kami siap menyiapkan tempat, supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi.”

Dari hasil uji coba yang udah jalan, sistem digitalisasi bansos sekarang udah mencapai sekitar 80 persen dari target. Lumayan sih. Tapi, masih ada ganjalan. Soal kualitas dan kelengkapan data masih jadi PR besar.

Di sisi lain, soal akuntabilitas juga jadi perhatian. Kemensos ngusul biar BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ikut nimbrung. Mereka dilibatkan dalam pengawasan dan audit. Harapannya, kualitas pelaksanaan bisa terjaga dari awal.

“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Robben lagi.

Pilot project digitalisasi bansos ini rencananya bakal dijalankan di 42 kabupaten/kota. Ini baru langkah awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, dari pihak DEN ngasih gambaran lain. Mereka bilang, agenda transformasi digital dalam perlindungan sosial sebenarnya udah dimulai sejak September tahun lalu. Fokus awalnya ya di program bansos Kemensos, kayak PKH dan BPNT.

Menurut DEN, digitalisasi ini nggak cuma berhenti di bansos aja. Potensinya bisa diperluas ke program perlindungan sosial lainnya. Soalnya, saat ini ada sekitar 38 kementerian/lembaga yang menjalankan setidaknya 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah ke masyarakat. Banyak banget, kan?

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, juga angkat bicara. Dia menegaskan bakal ikut ngawal langsung kerja tim lintas sektor ini. Bahkan, Luhut bilang bakal mantau pelaksanaannya sejak hari pertama.

Di akhir acara, ada seremoni penandatanganan naskah kesepakatan. Sekjen Kemensos, Robben Rico, yang nandatanganin. Isinya soal butir-butir kesepakatan Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Intinya, penguatan data lintas sektor buat mendukung piloting digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota di Indonesia.