Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk menyerap aspirasi publik. Audiensi ini merupakan langkah nyata transparansi dalam proses reformasi institusi kepolisian.
Pertemuan berlangsung di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11/2025). Sidang dipimpin langsung oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri.
Jimly mengungkapkan pertemuan ini diadakan khusus untuk menindaklanjuti surat permohonan audiensi yang sebelumnya diajukan berbagai organisasi masyarakat. "Kami sengaja memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang telah mengirim surat permohonan. Semua masukan yang disampaikan organisasi seperti NEFA, LSAM, Imparsial, dan lainnya sangat konstruktif," ujarnya.
Menurut Jimly, organisasi yang hadir terdiri dari aktivis dan tokoh yang konsisten bergerak di isu HAM dan kemanusiaan. "Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman lapangan," jelasnya.
Komisi menerima semua masukan namun meminta pendalaman lebih lanjut. "Kami meminta dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi dengan menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," tegas Jimly.
Jimly menegaskan komitmen Komisi untuk memberikan ruang bagi setiap organisasi. Dia berharap terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil. "Kebijakan baru yang kami rumuskan harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat," pungkasnya.
Artikel Terkait
Kepadatan Volume Lalin di Tol Bekasi-Jakarta Pagi Ini, Antrean Mengular dari Jatiwaringin hingga Cawang
Kepala Staf AD Israel Peringatkan Prajurit soal Penjarahan di Lebanon Selatan
Prabowo Perintahkan Perbaikan 1.800 Titik Lintasan Kereta Api di Jawa, Anggaran Rp4 Triliun
Anggota DPR Buka Sayembara Berhadiah bagi Pelapor Kecurangan Distribusi BBM Subsidi