Atalia Praratya: Rekrutmen Sekolah Rakyat Harus Jamin Keberlanjutan Pendidikan Anak Jalanan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, angkat bicara soal rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, proses penjaringan anak jalanan harus berpegang teguh pada prinsip perlindungan anak. Bukan cuma itu, keberlanjutan pendidikan mereka juga wajib dijamin.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah Kementerian Sosial yang mulai menjaring calon peserta didik dari kawasan jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat. Sebuah pendekatan yang menurutnya patut diapresiasi, tapi juga perlu dikawal ketat.

Menurut data yang ada, sebanyak 77 anak berhasil teridentifikasi sebagai calon siswa untuk tahun ajaran 2026/2027. Dari jumlah itu, 29 di antaranya adalah anak jalanan. Mereka tidak bersekolah dan justru bekerja di sektor informal demi menyambung hidup.

Atalia menilai, metode "jemput bola" yang dilakukan pemerintah adalah bentuk nyata kehadiran negara. Terutama dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang selama ini rentan terpinggirkan. Namun begitu, ia mengingatkan, langkah ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Harus ada sistem yang komprehensif dan berkelanjutan yang mengikutinya.

"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan," ujar Atalia dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Di sisi lain, ia juga menyoroti angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia yang masih memprihatinkan. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan, jumlah ATS mencapai ratusan ribu anak usia sekolah. Kondisi ini terutama terjadi di kawasan perkotaan yang padat dan wilayah kantong kemiskinan. Anak jalanan, kata Atalia, menjadi kelompok paling rentan. Mereka bergulat dengan persoalan ekonomi, tekanan sosial, dan minimnya perlindungan.

Dalam kerangka pemikiran itu, Atalia kemudian menyampaikan beberapa catatan penting. Pertama, integrasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan harus diperkuat. Tujuannya jelas: agar sasaran program tepat dan tidak menimbulkan bias. Kedua, pendekatan berbasis keluarga dinilai krusial. Sebab, banyak anak yang terpaksa turun ke jalan karena himpitan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan pendidikan. Caranya? Melalui pendampingan psikososial dan kurikulum yang adaptif. Tak lupa, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga mutlak diperlukan.

“Atas nama Komisi VIII DPR RI, kami akan mendorong agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya,” kata Atalia tegas.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan program ini tidak melulu soal berapa banyak anak yang berhasil dijaring. Lebih dari itu, yang terpenting adalah kemampuan mereka untuk bertahan dalam dunia pendidikan. Pada akhirnya, mereka harus bisa keluar dari siklus kerentanan yang selama ini membelenggu.

"Setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik," tuturnya.