Mensos Tegaskan BPS Satu-satunya Penentu Desil Penerima Bansos

Di tengah ruang pertemuan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang ramai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, meluruskan sebuah miskonsepsi yang kerap terjadi di lapangan. Sabtu lalu, dalam silaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan dan ratusan pilar sosial, ia menegaskan dengan gamblang.

“Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH (dan) kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan,” ujarnya.

“Yang menentukan adalah BPS.”

Pernyataan itu sekaligus menjawab anggapan yang selama ini beredar. Banyak yang mengira penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang jadi dasar penyaluran bansos berada di tangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau bahkan kepala daerah. Nyatanya, kewenangan mutlak untuk mengelompokkan sepuluh tingkat kesejahteraan masyarakat itu ada pada Badan Pusat Statistik, sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Lalu, apa sebenarnya peran pendamping PKH dan pemerintah daerah? Gus Ipul menjelaskan, tugas utama mereka justru ada di hulu. Mereka bertanggung jawab memutakhirkan dan menyampaikan data riil warga. Mulai dari perubahan alamat, kondisi ekonomi, hingga data kematian. Semua harus dilaporkan segera.

“Jadi data kita ini setiap hari berubah,” kata Gus Ipul. “Terlambat kita melaporkan orang yang meninggal, berarti kita membantu orang yang sudah meninggal.”

Kalimatnya sederhana, tapi menyiratkan urgensi yang besar. Data yang statis akan berujung pada salah sasaran, sebuah masalah yang menurut evaluasi pemerintah masih mengemuka dalam program PKH dan Bantuan Sembako.

Namun begitu, Gus Ipul tak menutup mata. Kemensos membuka ruang bagi para pendamping di lapangan untuk aktif mengusulkan koreksi, menyanggah data yang dianggap tidak sesuai, dan memberikan masukan berdasarkan pengecekan faktual. Proses ini penting untuk memastikan data yang dikirim ke BPS memang akurat.

“Kita beri kesempatan pendamping PKH untuk usul, menyanggah, dan memberikan data-datanya agar nanti bisa dikoreksi, diperbaiki oleh BPS,” tegasnya.

“Jadi tetap yang memperbaiki adalah BPS, tugas kalian hanya membantu pemutakhiran.”

Acara yang dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, sejumlah bupati, wali kota, serta ratusan pilar sosial itu pun diharapkan bisa memperkuat sinergi. Gus Ipul meyakini, kolaborasi yang baik antara pusat, daerah, dan masyarakat akan membawa hasil.

“Insya Allah kalau kita sama-sama lakukan (pemutakhiran) data kita semakin akurat, maka bansosnya akan tepat sasaran dan subsidi sosial tepat sasaran,” pungkasnya.

Harapannya jelas: bantuan tak lagi tersasar, dan benar-benar sampai ke mereka yang paling membutuhkan.