Anggota DPR Nilai Wacana War Ticket untuk Haji Berbahaya dan Langkah Mundur

"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering," katanya.

Lalu, pertanyaannya muncul. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan melonjak drastis?

Atalia juga menyoroti sikap pemerintah yang dianggapnya kontradiktif. Di satu sisi kerap menggemborkan 'no haji without queue', di sisi lain wacana war ticket justru mengemuka. Situasi ini, khawatirnya, bisa membingungkan publik dan malah dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.

"Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan 'jalar cepat' dengan iming-iming sistem baru," tuturnya.

Lantas, apa solusinya? Daripada mengutak-atik sistem di hulu yang berisiko kacau, Atalia menyarankan pemerintah fokus pada efisiensi. Untuk mengatasi permainan sistem dan memangkas antrean, pemerintah didorong serius menerapkan single database nasional yang sinkron antara Kemenag dan BPKH.

"Dengan data yang akurat, kita bisa memetakan berapa jemaah yang benar-benar eligible setiap tahun," ucapnya.

"Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan," imbuh Atalia menutup pernyataannya.