Pertama, soal mata uang. Kebiasaan lama ternyata sulit diubah.
"Kita tetap aja tukar uang fisik kalau mau ke luar negeri, kan? Padahal metode pembayaran digital sudah banyak. Ini karena urusan currency. Metode tradisional seringkali mahal, soalnya masih bergantung pada nilai tukar dari pihak ketiga," ujar Rangga.
Kedua, edukasi. Menurut Rangga, sosialisasi ke merchant-merchant di luar negeri dan juga ke calon pengguna dari Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karena baru, wajar jika muncul keraguan. "Konsumen sering bingung, nih, merchant yang dituju ini terima QRIS nggak, ya?"
Lalu yang ketiga, persoalan keamanan dan kerumitan teknis. Rangga mengakui, menyelaraskan sistem pembayaran antar negara bukan pekerjaan mudah. Aturan dan mekanisme di tiap negara bisa sangat berbeda.
"QR payment di Malaysia dan Singapura saja sudah beda. Cara settlement-nya pun berbeda, ada yang H 1 atau H 2. Nah, tugas kamilah untuk menyederhanakan semua kerumitan ini," paparnya.
Sebagai Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran, tugas utama mereka adalah menciptakan produk yang simpel dan siap pakai. Harapannya, lambat laun, keraguan itu akan terkikis dan transaksi pun akan semakin lancar, tak terhalang batas negara.
Artikel Terkait
KPK Tangkap Bupati Tulungagung dalam Operasi Tangkap Tangan
Sekretaris Kabinet Kritik Inflasi Pengamat dan Data yang Keliru
Pelatih Persija Bela Shayne Pattynama Usai Kritik Pedas Pengamat
BRI Bagikan Dividen Rp52,1 Triliun, Yield Total Tembus 10,1%