Transaksi QRIS di Luar Negeri Tumbuh 28%, ALTO Tambah 3 Negara Mitra Baru

Pertumbuhan transaksi QRIS di luar negeri ternyata cukup menggembirakan. Setidaknya, itulah yang terlihat dari data PT ALTO Network, salah satu penyedia layanan switching. Di kuartal pertama tahun 2026, mereka mencatat kenaikan transaksi QRIS cross-border sebesar 28 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

CEO ALTO Network, Gretel Griselda, mengonfirmasi angka ini pada Kamis lalu, 10 April 2026.

"Produk QRIS cross-border ini memang masih baru. Kalau dilihat dari angka nasional secara absolut, mungkin belum terlalu besar. Tapi, khusus di jaringan kami, pertumbuhannya mencapai 28 persen," jelas Gretel.

Memang, angka itu masih kalah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan transaksi QRIS dalam negeri. Namun begitu, kenaikan ini tetap patut disimak. Ia menunjukkan ada minat, sekecil apa pun, dari masyarakat Indonesia untuk mencoba fasilitas pembayaran lintas negara ini saat mereka traveling.

Fasilitas itu sendiri kini makin luas. ALTO Network baru saja menambah tiga negara mitra baru: Jepang, China, dan Korea Selatan. Ekspansi ini mengikuti kesepakatan yang sudah dijalin oleh Bank Indonesia dengan otoritas setempat. Beberapa warga Indonesia yang sedang berada di negara-negara tersebut pun mulai mencoba. Hasilnya? Sistem ini bisa dipakai, meski mungkin belum sepenuhnya sempurna.

Di balik cerita pertumbuhan itu, tantangan nyata masih menghadang. Rangga Wiseno, Chief Business Officer ALTO Network, paham betul mengapa adaptasi QRIS lintas negara belum bisa dibilang masif.

Pertama, soal mata uang. Kebiasaan lama ternyata sulit diubah.

"Kita tetap aja tukar uang fisik kalau mau ke luar negeri, kan? Padahal metode pembayaran digital sudah banyak. Ini karena urusan currency. Metode tradisional seringkali mahal, soalnya masih bergantung pada nilai tukar dari pihak ketiga," ujar Rangga.

Kedua, edukasi. Menurut Rangga, sosialisasi ke merchant-merchant di luar negeri dan juga ke calon pengguna dari Indonesia masih perlu ditingkatkan. Karena baru, wajar jika muncul keraguan. "Konsumen sering bingung, nih, merchant yang dituju ini terima QRIS nggak, ya?"

Lalu yang ketiga, persoalan keamanan dan kerumitan teknis. Rangga mengakui, menyelaraskan sistem pembayaran antar negara bukan pekerjaan mudah. Aturan dan mekanisme di tiap negara bisa sangat berbeda.

"QR payment di Malaysia dan Singapura saja sudah beda. Cara settlement-nya pun berbeda, ada yang H 1 atau H 2. Nah, tugas kamilah untuk menyederhanakan semua kerumitan ini," paparnya.

Sebagai Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran, tugas utama mereka adalah menciptakan produk yang simpel dan siap pakai. Harapannya, lambat laun, keraguan itu akan terkikis dan transaksi pun akan semakin lancar, tak terhalang batas negara.