JAKARTA Isu soal ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Kali ini, yang angkat bicara adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pernyataannya, Rabu (8/4/2026), JK punya permintaan langsung: Jokowi perlu menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Tujuannya sederhana, tapi mendesak: menghentikan perpecahan yang sudah merembet ke mana-mana.
Menurut JK, kasus ini sudah terlalu lama. "Sudah 2-3 tahun meresahkan masyarakat," ujarnya. Ia merasa waktu, energi, dan bahkan uang puluhan miliar untuk pengacara, terbuang percuma. Padahal, solusinya bisa sangat sederhana.
"Saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Ya sudah, kita setop lah perkara ini. Caranya tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli. Saya yakin itu," tegas JK.
Ia tak hanya melihat ini sebagai persoalan hukum semata. Di sisi lain, dampak sosialnya jauh lebih mengkhawatirkan. Perdebatan yang tak kunjung usai ini, dalam pandangannya, telah menggerus rasa nasionalisme. Maki-makian di televisi, perpecahan di masyarakat semua itu merugikan bangsa.
"Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita. Tinggal dikasih lihat, selesai. Dan saya yakin Pak Jokowi akan begitu," sambungnya penuh harap.
Langkah JK tak berhenti di situ. Di hari yang sama, ia ternyata telah melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan fitnah bahwa JK mendanai penyelidikan isu ijazah palsu Jokowi.
"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap merugikan saya. Dia mengatakan saya ini mendanai kawan-kawan untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Itu jelas tidak saya lakukan," jelas JK.
Rupanya, kabar itu sangat tak bisa ia terima. Baginya, ini lebih dari sekadar informasi salah. Ini penghinaan.
"Ini tersebar luas dan sangat tidak etis. Saya dan Bang Jokowi bekerja sama di pemerintahan selama lima tahun. Masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidikinya?" kata JK dengan nada tak percaya. Ia menegaskan, hubungan kerja dan rasa saling hormat di antara mereka masih ia pegang teguh.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Evaluasi Sistem Perekrutan Pembimbing Haji, Soroti Minimnya Pengalaman di Tanah Suci
BMKG Pasang Alat Modifikasi Cuaca di Gedung Tinggi Jakarta Antisipasi Kemarau dan Polusi Udara
Sembilan WNI yang Ditahan Militer Israel Dibebaskan, Dalam Perjalanan Pulang ke Jakarta
DPR Dorong Percepatan Integrasi Data Haji Nasional demi Haji Paperless 2030