Utang Negara Bukan Momok, Asal Dikelola untuk Belanja Produktif

Disiplin fiskal tetap jadi fondasi utama. Menjaga defisit di bawah 3% dari PDB adalah prinsip yang nggak boleh ditawar, kecuali dalam kondisi luar biasa kayak pandemi. Disiplin ini penting buat menjaga kredibilitas, menekan biaya pinjaman, dan menjamin keberlanjutan utang jangka panjang. Tanpanya, utang sekecil apapun bisa berubah jadi risiko sistemik.

Tantangan lain adalah potensi ketergantungan. Kalau pemerintah terlalu nyaman dengan pembiayaan utang, fleksibilitas fiskal lama-lama akan menyusut. Pembayaran bunga dan pokok yang membesar bisa menggerus ruang untuk belanja produktif. Karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan itu mendesak.

Sebenarnya, instrumen non-utang yang bisa dioptimalkan sudah ada. Badan Usaha Milik Negara lewat Danantara, misalnya, bisa jadi agen pembangunan lewat investasi langsung di proyek strategis tanpa membebani APBN. Ada juga Badan Layanan Umum (BLU) yang menawarkan fleksibilitas keuangan untuk layanan publik. Lembaga seperti PT SMI, IIGF, dan IIF sudah jadi instrumen kunci dalam skema blended finance untuk infrastruktur.

Belum lagi kehadiran Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara yang membuka peluang menarik investasi jangka panjang dari luar tanpa menambah utang negara. Sinergi antara berbagai lembaga ini bisa jadi kunci untuk mengurangi tekanan pada APBN sekaligus menjaga pembangunan tetap berjalan.

Pada akhirnya, debat soal defisit dan utang jangan berhenti di angka. Harus bergeser ke kualitas kebijakan. Pertanyaannya bukan "apakah negara berutang?", tapi "utangnya buat apa dan dampaknya seperti apa?".

Di sini, transparansi dan akuntabilitas mutlak. Publik berhak tahu bagaimana utang dikelola, proyek apa yang dibiayai, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan.

Dengan pendekatan yang tepat utang untuk belanja produktif, disiplin fiskal terjaga, dan sumber pembiayaan diperlebar defisit anggaran justru bisa jadi motor penggerak pertumbuhan dan pemerataan. Indonesia, dengan posisi fiskal yang relatif aman saat ini, punya peluang besar untuk itu.

Tapi peluang itu cuma bisa diwujudkan kalau ada konsistensi dalam menjaga kualitas kebijakan. Tanpa itu, utang yang mestinya jadi jembatan malah bisa berubah jadi belenggu.

Kita mungkin bisa belajar dari contoh lain. Ambil saja Javier Milei, Presiden Argentina. Sejak menjabat akhir 2023, dia terapkan strategi "terapi kejut" untuk membereskan defisit fiskal kronis yang dia sebut sebagai akar hiperinflasi.

Pendekatan "gergaji mesin"-nya berhasil bikin Argentina surplus fiskal untuk pertama kalinya sejak 2008. Caranya? Memangkas pengeluaran publik, mengurangi subsidi, dan merampingkan birokrasi.

Pemerintahan Milei membubarkan lembaga pajak terbesar negara itu, menutup 13 kementerian, dan melakukan PHK besar-besaran terhadap pegawai negeri. Efeknya langsung kelihatan. Argentina catat surplus, risiko investasi turun, dan upah riil mulai naik.

Indonesia dan Argentina punya beberapa kemiripan, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas tanpa industri pengolahan yang kuat. Keberhasilan Argentina setidaknya dalam menstabilkan ekonomi dan anggaran dalam waktu singkat menjadi contoh bagaimana kebijakan penghematan yang ketat bisa membuahkan hasil.

Tentu, konteksnya berbeda. Tapi intinya sama: pengelolaan yang disiplin dan berfokus pada hasil adalah kuncinya.