"Tidak ada keringanan, padahal sampah numpuk terus. Kita tetap ditagih tiap bulan, bahkan telat sedikit langsung diperingati," tutur wanita 49 tahun itu.
Besaran retribusinya bervariasi, mulai dari Rp600 ribu hingga Rp900 ribu per bulan, tergantung luas kios. Bagi Susanti, kondisi kumuh yang ada sama sekali nggak sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Ia dan rekan-rekan pedagang merasa jelas dirugikan.
"Kalau dibiarkan, kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan di lingkungan pasar," tegas Susanti. Ia berharap pengelola pasar atau pemerintah daerah segera turun tangan.
Memang, kondisi di lapangan terbilang parah. Menurut sejumlah saksi, pada Minggu (29/3) lalu, tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) itu tingginya mencapai sekitar enam meter. Bahkan mengalahkan tinggi lampu penerangan jalan di sekitarnya. Sepanjang hari itu, tak terlihat ada aktivitas pengangkutan sama sekali.
Genangan air lindi di sekitarnya membuat jalanan becek dan licin, menambah risiko bagi siapa pun yang melintas. Pedagang menduga, penumpukan ekstrem ini terjadi karena armada pengangkut menuju TPST Bantargebang terbatas. Alhasil, sampah menumpuk dari hari ke hari, menggunung, dan mengganggu segala aktivitas.
Sudah saatnya masalah klasik ini dicarikan solusi yang tuntas. Bukan sekadar dibersihkan saat sudah menggunung, tapi diatur dengan sistem yang lebih baik. Pasar sebesar Kramat Jati tentu butuh penanganan yang serius.
Artikel Terkait
Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Turun, Angka Kematian Anjlom 31 Persen
Harga Cabai dan Daging Turun Signifikan di Awal Pekan
Indeks Bisnis-27 Anjlok 1,37%, AMRT dan BBCA Tekan Pasar
Bank Raya Luncurkan Pinang Flexi, Solusi Kredit Digital untuk Kebutuhan Pascalebaran