Satu Dekade BUMN Digerogoti Korupsi, Publik Kian Apatis Terhadap Danantara!

MURIANETWORK.COM - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara punya tugas tambahan untuk memperbaiki persepsi publik.

Adanya penurunan harga saham emiten BUMN, khususnya yang bergabung dengan Danantara di tahap awal, menggambarkan masih adanya sentimen negatif pasar terhadap lembaga ini.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, banyaknya kasus korupsi jumbo di korporasi BUMN, memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan BPI Danantara selaku lembaga yang lahir untuk mengelola aset dan investasi dari seluruh BUMN.

"Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan begitu banyak kasus korupsi yang angkanya luar biasa besar, dari Asabri, Jiwasraya, Pertamina yang baru saja, (PT) Timah, kemudian yang lain-lain," ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu 1 Maret 2025.

Menurut Wijayanto, faktor penyebab penurunan harga saham BUMN jauh lebih dalam daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) salah satunya juga bisa disebabkan oleh sentimen kehadiran Danantara.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diolah Trading Economics, dalam enam bulan terakhir hingga perdagangan Jumat 28 Februari 2026, harga saham dari empat emiten BUMN yang telah diumumkan bergabung dengan Danantara di tahap awal mengalami penurunan.

Keempat emiten tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk (36,11 persen), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (35,07 persen), PT Telkom Indonesia Tbk (25,16 persen), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (24,67 persen).

Penurunan harga saham keempat emiten lebih tinggi dari penurunan IHSG di periode yang sama sebesar 17,66 persen.

Di samping soal orientasi bisnis, lanjut Wijayanto, kekhawatiran terkait isu transparansi, tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), serta ketidakjelasan peta jalan dari Danantara turut memperburuk sentimen pasar terhadap saham-saham emiten BUMN.

Wijayanto mengatakan, rakyat terlalu sering dikecewakan oleh perilaku korup pejabat publik serta proses awal Danantara yang tidak transparan dan terburu-buru membuat sentimen negatif publik semakin menjamur.

Polemik Rangkap Jabatan dan Rekam Jejak Pengurus Dinilai Bermasalah di Peluncuran Danantara

Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa menilai ada sejumlah permasalahan dalam penunjukkan struktural Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara)  oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya ialah penunjukkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara.

Pasalnya, posisi Rosan sebagai menteri seharusnya bekerja di ranah regulasi sementara jabatan barunya sebagai CEO Danantara ada di ranah operasional. Menurut Fahmi, keduanya tak bisa disatukan.

“Sebenarnya di undang-undang itu seharusnya ada pemisahan antara regulator dengan operator. Nah ini otomatis, pemerintah dua-duanya ada di dalamnya. Jadi, sebagai regulator dia mengatur tapi juga sebagai operator,” kata Fahmi dalam diskusi secara daring, Sabtu (1/3/2025).

Hal ini dinilai menyalahi prinsip good corporate governance karena menyatukan sisi regulator dan operator dengan menjadikan menteri sebagai CEO Danantara.

Di sisi lain, Fahmi juga menyoroti penunjukkan Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Tim Dewan Pakar Danantara. 

Sebab, Burhanuddin diketahui pernah terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Buhanuddin sempat terlibat kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia. Dana yang digunakan merupakan milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp100 miliar.

“Artinya, ada ketidakpercayaan terhadap lembaga baru yang sudah dilindungi dengan undang-undang ini dengan yang kemudian ditunjuk menjadi nakodanya dari tata kelola kita pertanyakan,” tandas Fahmi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. 

Peluncuran Danantara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. 

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berharap terbentuknya dan diluncurkannya Danantara dapat mengubah cara pengelolaan kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, pemerintah telah membuktikan komitmennya dengan disiplin dan tata keuangan yang bertanggung jawab.

Susunan Pengurus Danantara terdiri dari:

Dewan Pengawas dengan diketuai oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. 

Wakil Ketua diduduki oleh Muliaman Hadad, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Danantara. Sementra anggota yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

Badan Pelaksana terdiri dari kepala atau CEO yang diduduki oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani. 

Chief Operating Officer (COO) diampu oleh Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria. 

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) oleh Pandu Sjahrir, Managing Partner di Indies Capital dan Founding Partner di AC Ventures

Lalu untuk Dewan Penasihat, terdiri dari Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Sumber: Sawitku