Ancaman Kelaparan Global dan Langkah Indonesia

Isu krisis pangan global kembali mencuat. Kali ini, peringatan datang dari World Food Programme (WFP). Laporan mereka menyebut, eskalasi konflik di Timur Tengah bisa memicu lonjakan jumlah orang yang kelaparan akut pada 2026 nanti. Situasinya memang suram.

Bayangkan, hampir 45 juta orang lagi berpotensi terjerumus dalam kondisi rawan pangan akut. Itu jika konflik terus berlarut dan harga energi tetap menggila. Fakta ini jelas menunjukkan betapa ketahanan pangan bukan lagi sekadar urusan perut, tapi sudah jadi isu strategis yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial sebuah negara.

Menanggapi situasi ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersuara. Ia menegaskan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus memperkuat lini pertahanan pangannya sendiri.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).

Menurutnya, efeknya bisa berantai. Kenaikan harga energi, ditambah gangguan di jalur pelayaran internasional dan biaya logistik yang melonjak, berpotensi memicu inflasi pangan global. Kita sudah merasakan dampaknya saat konflik Rusia-Ukraina meledak di 2022 lalu. Guncangannya tidak berhenti di wilayah perang, tapi merambat lewat rantai pasok yang saling terhubung.

“Kalau terjadi krisis global, terlebih jika ada permasalahan geopolitik seperti Iran versus Amerika dan Israel, negara yang paling aman adalah yang mampu memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” katanya.

Di tengah ancaman yang mencekam itu, Amran justru melihat Indonesia berada di jalur yang tepat. Fokus pemerintah, katanya, bukan cuma mengejar angka produksi semata. Lebih dari itu, mereka membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Targetnya swasembada, bahkan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

“Kita harus optimistis. Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia yang besar. Jika dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, bahkan menjadi lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Strateginya dua arah: intensifikasi dan ekstensifikasi, dilakukan berbarengan. Di satu sisi, produktivitas ditingkatkan pakai benih unggul, mekanisasi, dan pompanisasi. Di sisi lain, program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa terus digenjot untuk menambah luas tanam.

Amran menyebut ada dua pilar utama untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan. Pertama, deregulasi. Kedua, transformasi pertanian dari sistem tradisional ke modern secara besar-besaran.

“Langkah kami ada dua, yakni deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern secara masif agar produksi nasional bisa terus meningkat,” tegasnya.

Reformasi besar-besaran di sektor pertanian memang sedang berjalan. Pemerintah sudah menerbitkan 13 Peraturan Presiden dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dianggap menghambat. Salah satu perubahan signifikan terjadi di tata kelola pupuk. Dulu ribet, harus lewat banyak persetujuan lintas daerah. Sekarang, distribusinya dipangkas jadi jalur langsung dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani.

Hasilnya? Biaya pupuk turun sekitar 20 persen. Volume pupuk yang didistribusikan malah naik sekitar 700 ribu ton, tanpa membebani anggaran negara lebih banyak.

Modernisasi lewat mekanisasi juga memberi dampak nyata. Efisiensi tenaga kerja melonjak sampai 90 persen, proses tanam dan panen lebih cepat, dan indeks pertanaman bisa ditingkatkan jadi dua sampai tiga kali setahun. Efisiensi ini menekan biaya produksi hingga separuhnya, yang ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan petani.

Indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang sekarang menyentuh angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Pencapaian ini didukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.

“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada,” kata Amran.

Dan produksi memang naik. Beras nasional saat ini surplus sekitar 34,7 juta ton, naik 13 persen dari tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah juga aman, sudah lebih dari 4 juta ton dan diprediksi masih akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk jangka panjang, pemerintah tak berhenti. Program optimalisasi lahan rawa, termasuk revitalisasi ratusan ribu hektare di Kalimantan dengan sistem irigasi modern, terus digarap. Ini diharapkan jadi sumber produksi pangan baru yang memperkuat ketahanan nasional.

“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar,” ujar Amran.

Ia menambahkan pesan penutup. Di tengah ancaman krisis global, Indonesia justru harus melihatnya sebagai momentum. Momentum untuk makin kuat dan mandiri.

“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum bagi Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan berperan sebagai lumbung pangan dunia,” tutupnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)