Pemerintah Klaim Fondasi Ekonomi Kuat Hadapi Gejolak Timur Tengah

Namun begitu, pemerintah tak hanya mengandalkan itu. APBN difungsikan sebagai peredam kejut atau shock absorber. Caranya? Melalui subsidi energi, bantuan pangan senilai hampir Rp12 triliun, dan penyaluran THR. Langkah-langkah ini diharapkan bisa melindungi daya beli masyarakat kecil.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah memberi arahan strategis untuk jangka panjang. Poin-poinnya jelas: percepat ketersediaan energi dalam negeri, tingkatkan efisiensi BBM, pertimbangkan perluasan kebijakan kerja dari rumah (WFH), dan yang tak kalah penting, jaga disiplin fiskal. Targetnya, defisit anggaran harus tetap di bawah 3 persen PDB.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia tak tinggal diam. Intervensi di pasar valas terus dilakukan. Mereka juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dagang dengan mitra seperti China dan Jepang. Upaya ini ternyata membuahkan hasil. Volume transaksi dengan mekanisme LCS melonjak dua kali lipat menjadi USD25,66 miliar pada tahun 2025.

Selain isu Timur Tengah, ada satu lagi tantangan dari arah lain: investigasi Section 301 dari Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan siap menghadapinya. Caranya dengan dialog konstruktif yang melibatkan asosiasi industri dan pelaku usaha langsung. Mereka ingin menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia berjalan fair.

Intinya, dalam situasi global yang serba tak pasti ini, komitmen pemerintah adalah terus mengevaluasi kebijakan secara dinamis. Tujuannya satu: menjaga stabilitas rupiah dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap di jalur yang positif. Jalan mungkin berliku, tapi klaim mereka tetap: fondasinya kuat.