Pemerintah Siapkan WFA untuk ASN dan Sekolah Online Demi Hemat BBM Mulai 2026

Jakarta - Konflik global yang belum reda memaksa banyak negara berpikir ulang soal ketahanan energi. Indonesia pun tak mau tinggal diam. Pemerintah baru saja mengumumkan rencana kebijakan yang cukup radikal: skema kerja dari mana saja atau Work from Anywhere (WFA) untuk ASN, ditambah opsi sekolah online. Targetnya, kebijakan ini mulai berlaku April 2026 nanti. Intinya, semua ini untuk menghemat BBM.

Menurut Menko PMK Pratikno, langkah efisiensi energi ini harus dirancang dengan hati-hati. Ia menekankan pentingnya responsif dan berbasis data, sambil belajar dari pengaturan mobilitas saat pandemi Covid-19 dulu. Yang jelas, proses belajar mengajar dan pelayanan publik lainnya tidak boleh sampai terganggu.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,”

ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2026).

Nah, dalam rapat yang digelar akhir pekan lalu, setidaknya ada lima strategi utama yang disepakati. Pertama, ya tentu saja, penerapan kerja fleksibel dan WFA bagi para ASN. Kemudian, pemanfaatan platform digital akan dikuatkan agar kerja tetap efektif meski dari jarak jauh.

Mobilitas untuk perjalanan dinas juga bakal dibatasi. Gedung-gedung perkantoran pemerintah wajib menerapkan strategi penghematan energi dalam operasionalnya. Yang menarik, metode pembelajaran baik daring maupun luring akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran atau kuliahnya.

Namun begitu, untuk hal-hal yang bersifat praktikum, pemerintah tetap menganjurkan tatap muka. Tujuannya jelas: menjaga kualitas pembelajaran. Pendekatannya nanti akan mempertimbangkan jenjang pendidikan dan kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan.

Di sisi lain, rapat itu juga menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Misalnya, bagaimana mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika pola kehadiran siswa di sekolah berubah drastis? Ini perlu dibahas lebih lanjut.

Begitu pula dengan skema pembiayaan untuk akses internet peserta didik jika pembelajaran daring benar-benar diterapkan. Soal pendanaan ini masih perlu opsi-opsi alternatif.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,”

tegas Pratikno menutup penjelasannya.

Sebagai tindak lanjut, semua hasil rapat ini akan dirumuskan dalam sebuah laporan khusus untuk Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu akan memuat peta konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan rekomendasi langkah konkret penghematan dari kementerian terkait. Semuanya mengerucut pada target April 2026 itu. Waktunya memang masih cukup panjang, tapi persiapannya harus dimulai dari sekarang.