Di sisi lain, Indonesia juga harus siap-siap. Konflik geopolitik ini berpotensi memberi tekanan pada kondisi fiskal kita, terutama lewat lonjakan harga energi. Komaidi mengingatkan, status Indonesia sebagai pengimpor minyak bersih membuat kenaikan harga cenderung lebih banyak membebani APBN ketimbang menambah pemasukan.
Rinciannya begini. Berdasarkan hitungan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,80 triliun dalam setahun.
“Kenaikan harga minyak memang menambah pendapatan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,50 triliun. Namun pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat sekitar Rp10,30 triliun dalam satu tahun anggaran,” tuturnya.
Nah, APBN 2026 berasumsi ICP di level 70 dolar AS per barel. Bayangkan jika harga global melonjak. Kalau rata-rata ICP sepanjang 2026 mencapai 90 dolar AS, tambahan defisitnya bisa membengkak sampai Rp136 triliun. Lebih ngeri lagi, kalau harga tembus 100 dolar AS hingga akhir tahun. Defisit tambahan berpotensi melonjak hingga Rp204 triliun. Angka yang fantastis.
Komaidi menilai kondisi ini harus diantisipasi serius oleh pemerintah. Volatilitas harga energi global sangat dipengaruhi dinamika geopolitik, dan konflik di Timur Tengah ini jelas mengancam stabilitas pasokan energi dunia. Kita tidak bisa hanya menunggu dan berharap.
Artikel Terkait
Media Italia Soroti Panggilan Audero dan Idzes ke Timnas Indonesia
Antrean Truk Logistik dan Pemudik Mulai Padati Pelabuhan Ciwandan Jelang Lebaran
Bali United Akui Inkonsistensi Usai Dibantai Persis Solo
Telkom dan Kemenkominfo Siagakan 13.200 Petugas Jaga Koneksi Ramadan-Lebaran