Data per 7 Maret kemarin, tepatnya pukul 11.00, menggambarkan situasi yang cukup serius. Dari pemantauan Koordinator Regional di tiap provinsi, terkumpullah angka 492 SPPG yang belum mendaftar. Sebarannya timpang.
Sumatera Utara menempati urutan teratas dengan 252 dapur bermasalah. Kemudian Lampung 77, Aceh 76, dan Sumatera Barat 69. Riau ada 9, Kepulauan Riau 5, serta Bengkulu empat dapur. Di sisi lain, ada kabar baik: Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung tercatat bersih tidak ada satupun dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS.
Bagi Harjito, langkah suspend ini lebih dari sekedar administratif. Ini bagian dari upaya besar mengawal kualitas program nasional yang dampaknya langsung ke kesehatan publik. "Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar," katanya dengan nada tegas.
Imbauannya jelas. Para pengelola dapur yang terdampak diminta segera mendatangi dinas kesehatan setempat untuk memulai proses. Harapannya, layanan bergizi ini bisa cepat berdenyut lagi.
"Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan," pungkas Harjito. Agar manfaat program tetap mengalir ke mereka yang paling membutuhkan.
Artikel Terkait
Kiper Ajax Maarten Paes Buka Suara soal Ledakan Emosi Usai Kekalahan dari Groningen
Motif Ekonomi Diduga Jadi Pemicu Pembunuhan Istri Siri di Depok
Jadwal Imsak dan Salat di Bogor Hari Ini, Imsak Pukul 04.33 WIB
Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal AS Lebih Ketat dalam Beberapa Aspek