KAIRO Mediator AS untuk perundingan dengan Hamas, Bishara Bahbah, mengungkapkan rencana penempatan pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) asal Indonesia. Mereka akan bertugas di wilayah selatan Jalur Gaza, mencakup area seperti Rafah dan Khan Younis. Ini adalah bagian dari gelombang awal misi internasional yang dijadwalkan mulai bergerak April mendatang.
Menurut Bahbah, kelompok pertama akan masuk Gaza di awal April. Kontingen yang lebih besar menyusul pada bulan berikutnya.
“Sejauh yang saya ketahui, kelompok pertama sebagai bagian dari pasukan ini akan memasuki Gaza pada awal April, dan kontingen yang lebih besar akan dikerahkan bulan berikutnya,” jelas Bahbah, seperti dikutip Sabtu lalu.
Untuk penempatannya, pasukan Indonesia akan difokuskan di Gaza bagian selatan. Sementara itu, unit dari negara lain akan mengurusi wilayah berbeda di sepanjang Jalur Gaza. Tak hanya Indonesia, ada enam negara lain yang bersedia bergabung: Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia sudah memberikan sejumlah batasan. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, personel TNI yang dikirim bukanlah pasukan tempur. Mereka juga bisa ditarik kapan saja dari Gaza jika diperlukan.
Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kemlu, Caka Alverdi Awal, memberikan penjelasan lebih rinci. Tugas spesifik pasukan Indonesia nantinya akan ditentukan oleh Kemhan dan Mabes TNI. Namun, ada garis merah yang jelas.
“Tapi yang perlu kami sampaikan dan tegaskan sekali lagi bahwa terkait dengan mandat, telah jelas. Dari national caveat kita, saya sampaikan beberapa hal, seperti misalnya yaitu mandat non-combat dan non-demiliterisasi,” ujar Caka dalam konferensi pers Jumat (27/2).
Artinya, pasukan TNI tidak akan menjalankan peran pelucutan senjata. Mereka juga tak akan menargetkan pihak mana pun. Penugasan mereka terbatas hanya di Gaza.
Rafah disebut-sebut akan menjadi lokasi penempatan awal. Wilayah ini memang strategis, tapi juga sangat sensitif. Posisinya berbatasan langsung dengan Mesir dan kerap dipadati pengungsi yang mencari perlindungan.
Secara keseluruhan, ISF diperkirakan akan beranggotakan sekitar 20.000 personel militer ditambah 12.000 polisi dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian Gaza. Bahbah berharap kehadiran mereka bisa menekan pelanggaran gencatan senjata dan menciptakan stabilitas.
Lebih dari itu, kehadiran pasukan internasional ini dinilai penting untuk melindungi Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza yang baru dibentuk. Pemerintahan sementara itu membutuhkan ruang aman agar bisa bekerja di tengah situasi yang masih sangat rapuh.
Artikel Terkait
Negosiasi Impor LPG dari Rusia Masih Alot di Tengah Lonjakan Kebutuhan Nasional
Prabowo Terbitkan Tiga Aturan Baru untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Mendikti Siapkan Sinergi Nasional Tangani Kekerasan Seksual di Kampus
OpenAI Siapkan Dana Lebih dari US$20 Miliar untuk Amankan Akses Chip Cerebras