Asbanda Dorong BPD Tinggalkan Peran Administratif, Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

IDXChannel - Di tengah tekanan fiskal yang makin terasa dan dana transfer ke daerah (TKD) yang terus menyusut, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) jadi kian krusial. Mereka dituntut untuk jadi penopang utama perekonomian di wilayahnya masing-masing.

Isu strategis ini mengemuka dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asbanda bersama Bank Jateng, berlangsung di Surakarta, Jumat (17/4/2026). Suasana ruang seminar terasa penuh, mencerminkan betapa gentingnya topik yang dibahas.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, langsung menekankan posisi sentral BPD. Menurutnya, bank daerah adalah indikator penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi, jalan menuju sana tidak bisa ditempuh sendirian.

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” tegas Luthfi.

Dia mengakui, keterbatasan anggaran adalah tantangan berat. Kontribusi dari pusat dinilai belum mencukupi, sehingga daerah harus jeli mencari sumber pembiayaan lain. Investasi, kata dia, adalah kuncinya.

"Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” ujarnya.

Pendekatannya pun harus kompak, tidak boleh parsial. “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak," tambahnya.

Pandangan serupa datang dari Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo. Dia bilang, transformasi bagi BPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan kondisi fiskal yang serba terbatas, peran yang selama ini cenderung administratif harus berubah total.

"BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” katanya dengan nada tegas.

Agus mendorong BPD untuk bertindak sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, sekaligus penggerak ekonomi regional. Dia lalu melontarkan pertanyaan reflektif, “Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?"

Di sisi lain, keunggulan BPD justru terletak pada kedekatannya dengan pemda dan pemahaman mendalam terhadap ekonomi lokal. Itu modal berharga. Untuk itu, inovasi pembiayaan seperti skema pinjaman daerah harus dioptimalkan. Tentu saja, prinsip kehati-hatian tetap jadi panduan utama.

"Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah," jelas Agus.

Sinergi lintas sektor, menurutnya, adalah kata kunci lain. “Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” paparnya.

Sementara itu, dari sisi pelaku, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko punya pandangan menarik. Dia justru melihat tren penurunan TKD sejak 2020 ini sebagai momentum. Saatnya bagi BPD untuk menunjukkan kontribusi nyata.

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” kata Bambang.

Solusi konkret yang dia tawarkan adalah kolaborasi yang lebih erat antar-BPD sendiri. Melalui skema sindikasi pembiayaan, proyek-proyek strategis daerah bisa lebih mudah diwujudkan.

"Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama," ucapnya penuh keyakinan.

Jelas, pesan dari seminar ini satu: BPD harus bertransformasi. Mereka didorong untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Tantangannya besar, tapi semangat untuk berkolaborasi dan berinovasi terasa menguat.

(Nur Ichsan Yuniarto)