Ketegangan Presiden-Polri Mereda Usai Kapolri Beri Penjelasan, Isu Pergantian Pimpinan Mengemuka

Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat setelah laporan investigatif mengungkap adanya ketegangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ketegangan dipicu oleh penggeledahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala negara.

Laporan yang dipublikasikan Tempo dan ramai di media sosial menyebut Presiden marah karena tidak mendapat informasi awal soal langkah penegakan hukum yang berdampak politik besar. Presiden bahkan disebut melontarkan pertanyaan keras, "Kalian mau sabotase pemerintahan saya?" Ucapan itu diklaim dari sumber dalam podcast Bocor Alus Tempo, namun belum ada konfirmasi resmi dari Istana.

Kapolri disebut telah memberikan penjelasan kepada Presiden. Kekhawatiran utama aparat adalah potensi kebocoran informasi jika rencana penggeledahan diketahui lebih awal. Kapolri juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Klaim ini belum dikonfirmasi Mabes Polri.

Isu Pergantian Kapolri Kembali Mengemuka

Di tengah situasi itu, laporan Tempo menyebut adanya pembahasan evaluasi posisi Kapolri. Nama Kabaharkam Polri Komjen Karyoto masuk bursa calon pengganti. Namun Presiden disebut masih mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kedekatan keluarga Karyoto dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadi pertimbangan independensi dan loyalitas.

Hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Presiden atau Istana mengenai proses pergantian Kapolri.

Penebalan Pasukan dan Bantahan Polri

Laporan juga menyinggung informasi penebalan pasukan yang disampaikan dalam rapat internal di Widya Chandra. Hal itu memicu kekhawatiran di Istana dan pertanyaan soal tujuannya. Polri membantah keras bahwa langkah itu terkait upaya melemahkan pemerintahan. Polri menegaskan seluruh tindakan pengamanan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan mekanisme pengamanan negara, bukan untuk kepentingan politik.

Istana Kepresidenan dan Mabes Polri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isi laporan. Sejumlah informasi masih berupa klaim yang bersumber dari laporan media dan belum terkonfirmasi seluruh pihak. Perkembangan isu ini diperkirakan tetap menjadi perhatian publik karena menyangkut hubungan Presiden dengan institusi Polri yang strategis.