Wamenaker Tegaskan Komitmen Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Buruh

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pria yang akrab disapa Fery itu menyampaikan sejumlah program yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk nyata perhatian Presiden bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Prinsip utama yang diusung dalam pemerintahan saat ini adalah kolaborasi dan solidaritas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Fery menyoroti pentingnya dialog sosial yang aktif sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan setiap sengketa ketenagakerjaan.

"Negara harus hadir untuk memastikan perlindungan pekerja. Tantangan seperti isu PHK, perlindungan bagi pekerja platform digital, hingga keselamatan dan kesehatan kerja adalah amanah yang harus kita jalankan bersama melalui ruang dialog yang transparan, agar memberikan manfaat adil bagi pekerja dan dunia usaha," kata Fery dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, Kemnaker kini menggencarkan langkah strategis yang tidak hanya melindungi buruh, tetapi juga menjaga keberlangsungan iklim investasi. Salah satunya melalui revitalisasi regulasi, yaitu mendorong pembaruan aturan ketenagakerjaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global.

Selain itu, Kemnaker juga berupaya meningkatkan kompetensi dengan mengedepankan program pelatihan vokasi dan magang guna menjembatani kesenjangan keterampilan, sehingga buruh memiliki daya saing yang tinggi dan posisi tawar yang kuat. Perlindungan kelompok rentan juga menjadi perhatian, dengan memberikan afirmasi khusus bagi pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, hingga sektor rumah tangga yang selama ini belum terjamah regulasi secara maksimal.

Fery juga menekankan keseimbangan ekonomi. Menurut dia, pemerintah berperan sebagai penengah yang adil sambil memastikan upah yang layak. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan dukungan bagi pengusaha agar beban operasional di tengah tekanan ekonomi global tetap terjaga demi mencegah terjadinya PHK massal.

Peran Legislatif dalam Mengawal Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan regulasi yang berpihak pada buruh, Fery menyoroti peran sentral pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, komunikasi yang intensif antara pemerintah selaku eksekutif dengan DPR selaku legislatif merupakan fondasi krusial agar setiap kebijakan ketenagakerjaan mendapatkan dukungan penuh secara politik dan hukum.

"Sinergi pemerintah dengan pimpinan DPR RI, terutama Bapak Sufmi Dasco Ahmad, sangatlah vital. Beliau senantiasa memberikan atensi besar terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Dukungan dan arahan beliau di legislatif sangat membantu kami dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang kita godok tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan nyata bagi buruh di lapangan," ungkapnya.

Keterlibatan aktif pimpinan DPR RI menjadi jembatan efektif dalam menampung aspirasi serikat pekerja yang disampaikan melalui kanal-kanal legislatif, sehingga tercipta sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil para pekerja di tanah air.

Fery menambahkan, keberhasilan program ketenagakerjaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diukur dari dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh buruh dan keluarganya. Ia memastikan Kemnaker akan terus berbenah, mendengar aspirasi serikat buruh, dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.

"Dengan kerja sama yang erat dan penuh tanggung jawab, program-program Kemnaker akan terlaksana secara efektif. Kita ingin menciptakan iklim kerja yang harmonis di mana buruh sejahtera dan industri terus tumbuh maju," pungkasnya.