Negosiasi Impor LPG dari Rusia Masih Alot di Tengah Lonjakan Kebutuhan Nasional

Negosiasi untuk membeli LPG dari Rusia ternyata masih berjalan alot. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di tengah desakan kebutuhan pasokan dalam negeri yang terus membesar. Rasanya, tekanan untuk segera mendapat kepastian pasokan itu semakin nyata.

Bahlil membeberkan angka yang cukup mencengangkan. Konsumsi LPG nasional diprediksi mencapai 8,6 juta ton di tahun 2025. Tapi itu belum apa-apa. Sektor industri yang terus berkembang diperkirakan akan menambah beban kebutuhan sekitar 1,5 juta ton. Alhasil, pada periode 2026-2027, kebutuhan kita bisa menembus angka 10 juta ton.

Masalahnya, di sisi lain, kemampuan produksi dalam negeri kita jauh dari cukup. Bahlil dengan gamblang menyebut fakta yang cukup kontras.

“Total produksi kita hanya sekitar 1,6 juta ton, jadi kita harus mencari pasar baru, termasuk Rusia. Lotte Chemical Indonesia saja membutuhkan sekitar 1,5 juta ton per tahun,”

Ucapnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat lalu. Bayangkan, kebutuhan satu perusahaan itu hampir menyamai seluruh produksi nasional kita.

Berbeda dengan impor minyak mentah dari Rusia yang sudah mulai berjalan, pembelian LPG masih terkatung-katung di tahap finalisasi. Menurut Bahlil, situasi ini diperparah oleh tingginya permintaan global. Sepertinya, hampir semua negara sedang berebut pasokan yang sama, yang membuat posisi tawar kita tidak mudah.

“Rusia untuk LPG masih dalam taraf finalisasi. Kita harapkan bisa segera selesai karena hampir seluruh dunia saat ini membutuhkan LPG,”

tambahnya, menegaskan kompleksitas situasi yang dihadapi.

Meski negosiasinya masih berliku, Bahlil berusaha menenangkan. Ia memastikan kondisi cadangan LPG nasional saat ini masih aman. Stok kita dikatakan sudah di atas ketahanan 10 hari, mendekati standar normal. Sebuah titik terang di tengah perundingan yang pelik.

“Mulai dua hari lalu, cadangan LPG kita sudah di atas 10 hari, mendekati normal. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran,”

tegasnya.

Untuk mengamankan pasokan ke depan, pemerintah tak hanya mengandalkan impor. Ada upaya lain yang digarap, yaitu dengan berkoordinasi intens dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Intinya, mereka diminta memprioritaskan penjualan gas untuk dalam negeri sebelum diekspor. Langkah ini terbukti cukup efektif menjaga stok.

Bahlil pun mengapresiasi respons positif dari para KKKS. Mereka bersedia mengalihkan sebagian kuota ekspornya yang sebelumnya mencapai 30 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kebijakan sukarela ini menjadi penopang penting bagi ketahanan energi kita, setidaknya untuk jangka pendek.