MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Hadapi Depresiasi Rupiah yang Mendekati Rp17.700 per Dolar AS

Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah konkret dan strategis guna menghadapi gejolak ekonomi global serta domestik yang kian intens, terutama menyusul nilai tukar rupiah yang terus terpuruk. Seruan itu disampaikan oleh Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Tifatul Sembiring, yang menilai situasi perekonomian nasional saat ini tengah berada di bawah sorotan tajam berbagai pihak, mulai dari masyarakat domestik, akademisi, hingga investor asing.

Menurut Tifatul, depresiasi nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp17.700 per dolar Amerika Serikat menjadi sinyal nyata bahwa pemerintah harus sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan dan menyampaikan pernyataan ke publik. Ia menegaskan bahwa setiap langkah dan pernyataan yang dikeluarkan akan menjadi bahan penilaian bagi pihak luar terhadap kredibilitas, soliditas, serta kapasitas ekonomi Indonesia.

“Rakyat, pengamat, akademisi, negara asing, hingga investor sedang menunggu dan memperhatikan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi ini. Kebijakan, sikap, serta pernyataan kita yang diumumkan di media akan memberikan pasokan informasi bagi mereka terkait kredibilitas, soliditas, dan kapasitas ekonomi Indonesia. Ini menyangkut trust (kepercayaan),” ujar Tifatul dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial” yang digelar di kawasan Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (2/6). Dalam forum itu, Tifatul mengingatkan bahwa dunia saat ini sudah saling terhubung, sehingga apa yang terjadi di Indonesia tidak luput dari pengamatan global. Ia menyayangkan jika narasi pemerintah yang sampai ke masyarakat justru kerap bergeser dari substansi masalah ekonomi yang sebenarnya.

Sebagai contoh, ia menyoroti kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang bertepatan dengan Iduladha. Alih-alih membahas solusi ekonomi makro, yang justru viral adalah wacana kewajiban belajar bahasa Prancis di sekolah. Tak hanya itu, pernyataan sejumlah pejabat yang menganggap enteng pelemahan rupiah dengan dalih masyarakat desa tidak menggunakan dolar juga dinilai tidak tepat.

“Padahal, jika melihat latar belakang konflik geopolitik saat ini perang antara Amerika Serikat dan Iran yang belum jelas ujungnya, hal ini berimplikasi langsung pada harga minyak dunia yang sempat menembus angka di atas 100 dolar AS per barel. Ini memicu krisis ekonomi global, bukan hanya di Indonesia,” jelas Tifatul.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014–2019, Wijayanto Samirin, berpandangan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah justru disebabkan oleh sikap pemerintah yang cenderung menganggap enteng situasi dan berlindung di balik narasi krisis global. Ia menganalisis bahwa dalam enam bulan terakhir, rupiah telah melemah sebesar 7,29 persen terhadap dolar AS, bahkan terdepresiasi terhadap 86 persen mata uang di dunia serta seluruh mata uang utama di Asia.

“Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang utama di dunia. Terhadap dolar Australia kita melemah 15,87 persen, dengan yuan Tiongkok 11 persen, bahkan terhadap rupee India kita melemah 1,58 persen. Jadi, ini membantah narasi bahwa pelemahan ini adalah permasalahan global. Ini adalah krisis kepercayaan domestik. Masalahnya ada di kita,” tegas Wijayanto.

Ia menganalogikan nilai tukar mata uang seperti suhu tubuh manusia. Jika rupiah terus melemah, hal itu merupakan indikator kuat bahwa kondisi kesehatan ekonomi nasional sedang mengalami gangguan serius. Namun, ia mengkritik langkah penanganan yang selama ini hanya fokus mengobati gejala, bukan akar penyebab penyakit.

“Kalau rupiah sedang turun, Bank Indonesia membeli rupiah dan melepas dolar. Kalau itu terus dilakukan, devisanya lama-lama habis. Orang pusing karena COVID-19, tapi dikasih panadol terus; pusingnya hilang sesaat, tapi penyakit utamanya tidak diobati. Mengobati gejala itu tugasnya BI agar rupiah tidak volatil. Tetapi obat untuk sebab utamanya ada di tangan pemerintah, dan pemerintah belum bergerak,” ujarnya mengkritisi.

Kondisi ini, kata dia, diperparah oleh rontoknya bursa saham domestik yang anjlok hingga 28 persen dalam enam bulan terakhir, sementara bursa saham negara-negara tetangga justru menguat. Akibatnya, terjadi aliran modal keluar dari investor asing yang mencapai Rp54 triliun. Meskipun kondisi perbankan saat ini dinilai jauh lebih kokoh dibandingkan krisis moneter 1998, Wijayanto memperingatkan bahwa kondisi fiskal pemerintah justru jauh lebih rapuh. Pada tahun 1998, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 23 persen, sedangkan saat ini sudah menyentuh 41 persen. Hampir 50 persen pendapatan pemerintah kini habis hanya untuk membayar pokok dan bunga utang.

“Tahun 2026 kita harus mengeluarkan Rp1.430 triliun untuk membayar bunga dan pokok utang. Bunganya saja Rp599 triliun, belum ditambah utang baru untuk membiayai defisit. Total tahun 2026 pemerintah harus menerbitkan utang Rp1.700 triliun. Ini yang membuat investor khawatir dan takut membeli surat utang kita. Akibatnya tidak ada capital inflow, dan rupiah pun melemah,” jelas Wijayanto.

Dampak dari krisis kepercayaan ini membuat lembaga keuangan internasional mengenakan premi risiko yang sangat tinggi untuk Indonesia, mencapai 4,39 persen. Angka itu jauh di atas Singapura yang hanya 1,4 persen atau Tiongkok yang 1,2 persen. “Ketika saya diskusi dengan teman-teman di hedge fund, mereka kurang percaya terhadap data ekonomi yang kita publikasikan. Ketika investor tidak percaya dengan informasi yang kita berikan, mereka akan menganggap kita mempunyai risiko lebih,” tambahnya.

Wijayanto juga menepis pernyataan beberapa pejabat publik yang menyebut masyarakat di tingkat desa aman dari dampak depresiasi rupiah karena tidak bertransaksi menggunakan dolar. Menurut riset, setiap rupiah terdepresiasi 10 persen, inflasi akan terkerek naik 0,5 hingga 1 persen yang berdampak langsung pada meroketnya harga kebutuhan pokok.

“Masyarakat desa itu justru yang paling terpengaruh. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba harga barang naik. Kita yang di kota bisa melakukan antisipasi, mereka tidak bisa. Jadi keliru kalau dikatakan mereka tidak terpengaruh,” kata Wijayanto.

Menghadapi situasi ini, Wijayanto merekomendasikan tiga solusi strategis. Langkah pertama adalah perbaikan fiskal dengan memangkas belanja masif yang tidak mendesak, seperti program Makan Bergizi Gratis, Kebijakan Daerah Mitra Strategis, hingga penundaan belanja alutsista. Kedua, perbaikan neraca pembayaran dengan memperbaiki iklim usaha guna mengembalikan keyakinan investor asing. Ketiga, mengubah skema subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada orang. Ia mengusulkan agar seluruh pos subsidi yang mencapai Rp900 triliun per tahun disatukan dalam satu atap dan disalurkan berbasis teknologi digital.

“Reformasi subsidi itu pertamanya adalah subsidi orang, bukan subsidi barang. Bukan harganya yang dimurahkan. Dengan teknologi saat ini, masyarakat miskin bisa menerima poin khusus di dompet digital mereka yang hanya bisa dibelanjakan untuk barang-barang bersubsidi. Jika ini dijalankan, minimal 30 persen kebocoran subsidi yang tidak tepat sasaran bisa langsung dipangkas,” pungkasnya.

Sebagai informasi, FGD tersebut merumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi yang operasional, serta insentif fiskal bagi daerah yang konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional. Kedua, memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan risiko nilai tukar oleh korporasi dan BUMN melalui lindung nilai. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam dampak depresiasi rupiah terhadap kelompok rentan.

Masukan dari forum ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi MPR RI terkait penguatan sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh terhadap gejolak nilai tukar. Selain Tifatul, hadir pula sejumlah anggota Badan Pengkajian, yakni H. Muhammad Nur Purnamasidi (Fraksi Partai Golkar), K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah (Fraksi PKB), serta Sigit Purnomo (Fraksi PAN). Turut hadir sebagai narasumber ahli, Dr. Idel Eprianto, Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta.