Kiai Said Aqil Usul PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah

Di Tebuireng, Kiai Said Aqil Beri Sinyal Tegas Soal Konsesi Tambang

Suasana di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu lalu, cukup hangat. Dalam sebuah forum silaturahmi, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangannya yang cukup tegas. Topiknya? Polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Menurutnya, sudah saatnya izin itu dikembalikan saja.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik,” ujar Kiai Said.

Namun begitu, ia tak menampik bahwa situasi kini sudah berubah. “Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas pembina Ponpes KHAS Kempek Cirebon itu.

Usulan ini bukan tanpa alasan. Kiai Said menyebutnya sebagai hasil evaluasi mendalam melihat dinamika internal yang memanas beberapa bulan terakhir. Awalnya, konsesi tambang itu dipandang sebagai peluang emas untuk penguatan ekonomi organisasi. Tapi nyatanya, yang muncul justru efek sebaliknya. Konflik internal menguat, polarisasi di tubuh kader tak terhindarkan.

Ia merasa khawatir. NU, baginya, punya mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. Jangan sampai mandat itu dikaburkan oleh kegiatan yang berisiko tinggi dan penuh kegaduhan. Ada lima poin yang ia soroti: potensi konflik internal yang makin dalam, munculnya persepsi negatif di mata publik, ketergelinciran NU ke bisnis berisiko, serta yang paling mengkhawatirkan terabaikannya prioritas utama organisasi. Sebut saja pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

"NU ini rumah besar umat," lanjutnya. "Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya."

Di sisi lain, Kiai Said meyakini bahwa kemajuan warga NU sama sekali tidak bergantung pada kepemilikan tambang. Justru, pembangunan sumber daya manusia lewat pesantren, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga digitalisasi layanan umat jauh lebih penting dan berkelanjutan.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang,” ujarnya dengan nada tenang namun pasti. “Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat.”

Pernyataan ini tentu bukan sekadar wacana. Ia muncul di tengah dinamika internal PBNU yang terus bergolak beberapa pekan terakhir. Usulan sang mantan ketum ini menjadi semacam penyeimbang sebuah ajakan untuk menenangkan gelombang dan mengingatkan kembali pada tujuan utama organisasi. Bagi banyak orang, suaranya adalah pengingat agar NU tetap pada jalurnya: melayani umat, bukan terjebak dalam bisnis yang sarat konflik.