Rini menggambarkan IKN sebagai kanvas kosong. Di sanalah konsep smart governance bisa dibangun sejak dini, tanpa harus berurusan dengan warisan sistem lama yang berbelit. Lewat pendekatan seperti shared office dan shared system, kolaborasi antarkementerian diharapkan bisa lebih cair. Fasilitas dipakai bersama, proses kerja dipangkas, efisiensi pun didongkrak.
Namun begitu, tantangannya tidak kecil. IKN lahir di tengah era disrupsi yang serba cepat. Karena itu, ASN yang bertugas di sana dituntut untuk jadi agen perubahan. Mereka harus mampu bekerja lintas sektor, mengelola konflik, dan fokus pada hasil bersama atau shared outcome. Singkatnya, budaya kerja yang baru mutlak diperlukan.
Di sisi lain, semua konsep canggih itu akan jatuh kalau kualitas SDM-nya tidak dipersiapkan. Rini menekankan, kunci sukses sebuah kota pintar ya terletak pada manusianya. Aparatur dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan ekosistem digital yang akan menjadi tulang punggung pemerintahan masa depan.
Untuk itu, standar kompetensi digital yang jelas dan terukur menjadi krusial. Pemetaan skill yang integratif dinilai penting agar transformasi ini tidak sekadar wacana, tapi benar-benar berjalan berkelanjutan. Masa depan tata kelola negara, ujung-ujungnya, memang bermula dari kesiapan orang-orang yang menjalankannya.
Artikel Terkait
Macron Tolak Opsi Militer di Selat Hormuz, Desak Negosiasi dengan Iran
Mendagri Tegaskan WFH Jumat Bukan Libur, ASN Wajib Aktifkan Pelacak Lokasi
368 Pendatang Baru Masuk Jakarta Timur Pascalebaran 2026
Kepatuhan LHKPN 2025 Capai 96,24%, Legislatif Masih Tertinggal