PANRB: Pemindahan ASN ke IKN Momentum Bangun Ulang Birokrasi dari Nol

Pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara bukan cuma soal pindah alamat kantor. Menurut Kementerian PANRB, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menguatkan reformasi birokrasi secara serius. Intinya, cara kerja pemerintah perlu dibangun ulang dari nol di sana.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, punya pandangan yang cukup visioner. Baginya, IKN lebih dari sekadar lokasi baru untuk gedung-gedung pemerintahan. Ini adalah peluang emas untuk mendesain ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan yang paling penting: menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar terintegrasi. Kualitas birokrasi yang nantinya tumbuh di IKN, tegasnya, akan menjadi cermin peradaban Indonesia ke depan.

“ASN IKN merupakan pelopor yang bukan hanya menata namun mereka juga memulai dari awal,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Minggu (15/1/2026).

“Bukan hanya memperbaiki sistem, namun mereka membangun satu peradaban dan tata kelola baru yang nantinya ketika para ASN datang sudah disiapkan,” tambahnya.

Rini menggambarkan IKN sebagai kanvas kosong. Di sanalah konsep smart governance bisa dibangun sejak dini, tanpa harus berurusan dengan warisan sistem lama yang berbelit. Lewat pendekatan seperti shared office dan shared system, kolaborasi antarkementerian diharapkan bisa lebih cair. Fasilitas dipakai bersama, proses kerja dipangkas, efisiensi pun didongkrak.

Namun begitu, tantangannya tidak kecil. IKN lahir di tengah era disrupsi yang serba cepat. Karena itu, ASN yang bertugas di sana dituntut untuk jadi agen perubahan. Mereka harus mampu bekerja lintas sektor, mengelola konflik, dan fokus pada hasil bersama atau shared outcome. Singkatnya, budaya kerja yang baru mutlak diperlukan.

Di sisi lain, semua konsep canggih itu akan jatuh kalau kualitas SDM-nya tidak dipersiapkan. Rini menekankan, kunci sukses sebuah kota pintar ya terletak pada manusianya. Aparatur dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan ekosistem digital yang akan menjadi tulang punggung pemerintahan masa depan.

Untuk itu, standar kompetensi digital yang jelas dan terukur menjadi krusial. Pemetaan skill yang integratif dinilai penting agar transformasi ini tidak sekadar wacana, tapi benar-benar berjalan berkelanjutan. Masa depan tata kelola negara, ujung-ujungnya, memang bermula dari kesiapan orang-orang yang menjalankannya.