"Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak bisa menghambat inovasi-inovasi. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital," jelasnya.
Langkah ketiga adalah menyusun standar manajemen data. Ini bukan kerjaan pemerintah sendirian, tapi perlu kolaborasi dengan sektor swasta. Tujuannya jelas: memastikan dataset yang dipakai untuk melatih AI itu bersih, relevan, dan benar-benar mewakili kondisi sebenarnya.
Nezar Patria lalu menekankan satu hal yang sering terlupa. Tantangan terberat sebenarnya bukan terletak pada kecanggihan teknologinya. Bukan. Masalah utamanya justru ada pada faktor manusia dan proses kerjanya.
"Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja," tegasnya sekali lagi.
Peringatannya cukup jelas. Di balik gemerlap inovasi AI, ada pekerjaan rumah besar yang menanti: menyiapkan SDM, memperkuat tata kelola data, dan membuat regulasi yang lincah. Kalau tidak, ya waspada saja. Imbasnya bisa ke mana-mana.
Artikel Terkait
Pertamina Bantah Isu Kenaikan Harga Pertamax Jadi Rp 17.850
Anggota Komisi I DPR Kecam Serangan Israel yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon
Pembangunan Rusun di Bantaran Rel Senen Ditargetkan Mulai Mei 2026
Maarten Paes Raih Kiper Terbaik PSSI Awards 2026, Tekankan Pentingnya Kerja Kolektif