MURIANETWORK.COM - Presiden Indonesia Prabowo Subianto direncanakan menghadiri rapat perdana Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump di Washington D.C., pada 19 Februari 2026 mendatang. Kunjungan kerja ini juga akan dimanfaatkan untuk menandatangani perjanjian tarif dagang bilateral yang telah melalui proses negosiasi panjang antara kedua negara.
Agenda Diplomasi dan Ekonomi di Washington
Rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026), Airlangga menjelaskan bahwa agenda kunjungan mencakup dua hal penting: menghadiri pertemuan Board of Peace dan melakukan penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) atau yang dikenal sebagai Tarif Trump.
“Mengenai pembaruan perundingan Indonesia-Amerika Serikat. Disampaikan bahwa Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (di AS), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” jelas Airlangga.
Latar Belakang Kesepakatan Tarif
Kesepakatan tarif ini merupakan hasil negosiasi yang cukup alot. Kebijakan tarif resiprokal yang awalnya diumumkan pemerintahan Trump untuk Indonesia sebesar 32 persen, akhirnya berhasil diturunkan menjadi 19 persen per 1 Agustus 2025 setelah pembicaraan intensif. Tarif ini diterapkan pada sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia, seperti tekstil, minyak sawit mentah (CPO), dan barang elektronik. Pencapaian ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga akses pasar ekspor di tengah dinamika perdagangan global.
Konfirmasi Undangan dan Harapan Pemerintah
Sebelum pernyataan resmi dari Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah lebih dulu mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menerima undangan resmi untuk rapat perdana Board of Peace. Meski demikian, pada saat itu, Prasetyo menyebutkan bahwa kepastian kehadiran Presiden masih menunggu penjadwalan lebih lanjut.
“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau enggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” tutur Prasetyo kepada media di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan harapan pemerintah agar kunjungan tersebut dapat mengakomodir kedua agenda penting sekaligus. Menurutnya, penandatanganan kesepakatan dagang telah lama dinantikan jadwal pastinya.
“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ungkapnya.
Rencana kunjungan ini menandai sebuah babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-AS, yang memadukan diplomasi perdamaian dengan kepentingan ekonomi nasional. Kehadiran Presiden Prabowo di forum tersebut dipandang sebagai momentum untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global sekaligus mengamankan kepentingan perdagangannya.
Artikel Terkait
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 Capai 5,39%, Tertinggi di G20
Presiden Prabowo Arahkan Evaluasi Hak Investor Tambang Martabe
CBRE Proyeksikan Pasar Properti Jakarta Tumbuh Solid pada 2026
Ahli Roy Suryo Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Kasus Ijazah Jokowi