Menteri Keuangan Targetkan Tax Ratio Naik ke 11-12 Persen pada 2026

Tidak Ada Lagi Ruang untuk Alasan

Purbaya memberikan penekanan khusus bahwa alasan perlambatan ekonomi tidak lagi dapat digunakan jika target penerimaan pajak tahun ini meleset. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat, tekanan untuk menunjukkan hasil yang nyata menjadi sangat besar. Dia menggambarkan konsekuensi yang akan dihadapi jika realisasi penerimaan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang membaik.

“Jadi, ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa beralasan di depan DPR bahwa, karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi,” jelasnya.

Fokus pada Pemberantasan Praktek Ilegal

Di luar mengejar angka, fokus utama kebijakan yang digariskan Purbaya adalah penindakan tegas terhadap berbagai praktik ilegal yang menggerogoti pendapatan negara. Setiap kali isu kebocoran dan under-invoicing ini diangkat dalam forum kabinet, dia mengaku merasa prihatin. Perasaan itu kemudian diubah menjadi tekad untuk melakukan koreksi mendasar.

“Jangan sampai pula nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang gini, ada kebocoran. Pajaknya ada under-invoicing di Bea Cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih ngelihatnya,” ungkap Purbaya.

Dengan demikian, target peningkatan rasio perpajakan tidak hanya soal angka statistik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya restorasi tata kelola, penegakan hukum, dan akuntabilitas di sektor keuangan negara. Pencapaiannya akan sangat bergantung pada efektivitas eksekusi di lapangan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.